Pramono Minta Sekolah Negeri dan Swasta Tak Lagi Tahan Ijazah Siswa Tidak Mampu

JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta kepada sekolah negeri dan swasta agar tidak lagi menahan ijazah pelajar meski ada kendala pembiayaan sewaktu menempuh jenjang pendidikan. Sebab, sebagian besar yang ijazah ditahan adalah siswa dari keluarga tidak mampu.

"Ya intinya gini, kami akan secara khusus berbicara kepada sekolah swasta, bahwa yang seperti ini tidak boleh terjadi, sehingga dengan demikian bahwa kok bisa karena sekolah swasta pada waktu itu masih berbayar, rata rata dari keluarga tidak mampu dan tidak sanggup membayar," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Pramono menjelaskan, penahanan ijazah siswa dilakukan sebenarnya berkaitan dengan biaya sekolah. "Memang tidak mampu dari keluarga yang tidak bisa menyelesaikan, walaupun sekolah sudah gratis, ada sekolah yang ada pembayaran di lapangan harus dilakukan dan itu terjadi. Untuk swasta dan negeri. Yang hari ini swasta," ucapnya.

Pramono mengungkap sebanyak 6.652 ijazah siswa di Jakarta tertahan akibat terkendala biaya pendidikan akan dilakukan pemutihan secara bertahap dengan menggandeng BAZNAS BAZIS Jakarta. Diketahui Pemprov DKI Jakarta telah memutihkan 488 ijazah siswa dalam dua tahap.

"Hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, tadi saya sebagai Inspektur Upacara telah membacakan pidato sambutan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), dalam kesempatan ini kami menyerahkan pemutihan tahap kedua, tahap pertama berjumlah 117 siswa, tahap kedua 371 siswa," ujarnya.

"Sekarang ini sudah terdaftar yang akan diputihkan di tahun ini pembiayaannya sudah disiapkan sejumlah 6.652 siswa," tambahnya.

Pramono berharap dengan pemutihan ijazah semoga dapat bermanfaat bagi para siswa. Pasalnya ijazah ada yang tertahan selama 3-5 tahun dengan besaran tunggakan senilai Rp15-17 juta karena tidak mampu.

"Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan. Saya tadi menanyakan secara langsung kepada mereka ada yang tiga tahun, lima tahun jumlahnya ada Rp15-17 juta intinya ijazah ini tidak di ambil karena mereka tidak mampu. Sehingga pemerintah dalam hal ini harus hadir, kami bersyukur BAZNAS BAZIS DKI Jakarta membantu ini bersama dengan Dinas Pendidikan merupakan program quick win saya dengan Bang Doel 100 hari Alhamdulillah hal-hal yang utama apa yang kami sampaikan ketika sosialisasi alhamdulillah sebagian besar terpenuhi," katanya.

(abd)