1 hour ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) berkomitmen memastikan ketersediaan hunian yang layak bagi tenaga kerja Indonesia. Maka dari itu, Kemenko PM menggulirkan Program 10.000 Hunian Pekerja.
Program ini diimplementasikan melalui pembangunan Griya pekerja sebagai bentuk implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2015. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menggerakkan ekonomi melalui pembangunan griya pekerja.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) belum lama ini melakukan peletakan batu pertama proyek pembangunan Griya Pekerja Pasar Minggu, Jakarta, sebagai bagian dari Program 10.000 Hunian Pekerja. Program ini menjadi kolaborasi Kemenko PM bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu para pekerja memiliki hunian pertama.
Menurutnya, langkah ini menjadi upaya bersama mewujudkan komitmen bagi mayoritas pekerja untuk memiliki hunian terjangkau, terutama yang dekat dengan lokasi transportasi serta tempat kerja.
"Griya pekerja ini menjadi bagian penting dari integrasi seluruh kebutuhan bagi pemberdayaan pekerja. Kita juga mendorong sinergi kementerian dan lembaga agar pemberdayaan para pekerja melalui berbagai program-program yang terintegrasi baik peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas, produktivitas, dan mutu kerja tentu saja juga kesejahteraan keluarganya," ungkap Cak Imin dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (9/12/2025).
Cak Imin menyebut, bantuan melalui Program 10.000 Hunian akan memangkas beban pengeluaran pekerja, termasuk biaya transportasi. Pasalnya, selama ini biaya transportasi di kota-kota besar biasanya cukup tinggi karena jarak tempat tinggal dan lokasi kerja yang jauh.
"Paling tidak mengurangi jumlah pengeluaran, meningkatkan jumlah pendapatan, meningkatkan akses ketersediaan bagi sarana dan menuju sehat dan produktif," imbuh dia.
Sebagai informasi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa backlog perumahan tercatat sebesar 13,9% pada 2024 yang mengindikasikan bahwa pekerja kesulitan mendapatkan hunian layak. Tantangan bagi pekerja makin berat, mengingat data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperlihatkan bahwa biaya transportasi pekerja mencapai 12,46% dari total gaji bulanan.
Belum lagi, angka kecelakaan kerja karena perjalanan pulang pergi dari dan menuju tempat kerja cukup tinggi, yakni mencapai 29% dari total 422.000 kecelakaan kerja pada 2024. Nantinya, Program 10.000 Hunian Pekerja dapat dimanfaatkan oleh pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Dia mengharapkan perluasan program SKP tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang produktif dan sehat bagi para pekerja.
"Kalau pekerja tenang dan punya tempat tinggal yang manusiawi, mereka akan bekerja lebih semangat, lebih produktif, dan ini akan memperkuat perekonomian nasional," pungkasnya.
Secara keseluruhan, pembangunan Griya Pekerja akan dilaksanakan secara bertahap di beberapa titik di Pulau Jawa. Di antaranya adalah Pasar Minggu, Jakarta yang dibangun (1 Twin Block yang terdiri dari 64 kamar); Gresik, Jawa Timur (6 Twin Block, 750 kamar); Banten (6 Twin Block, 750 kamar); Jawa Tengah (6 Twin Block, 750 kamar). Selain itu, terdapat renovasi Griya Pekerja di Cikarang, Jawa Barat.
Dengan adanya Program 10.000 Hunian, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan memfasilitasi hunian yang layak, akses yang dekat ke tempat kerja, dan biaya sewa yang terjangkau. Pekerja diberikan kesempatan untuk menyewa hunian tersebut maksimal selama tiga tahun, selanjutnya pekerja dapat mengikuti program manfaat layanan tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan agar memiliki hunian mandiri.
(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
