2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan rapat bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Selasa (9/12/2025) di Kantor Pusat Bea dan Cukai, Jakarta. Turut hadir dalam rapat, Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama serta Dirjen Pajak Bimo Wijayanto.
Menurut unggahan akun resmi @menkeuri di platform Instagram, rapat tersebut membahas soal perlindungan pasar domestik dan sistem pengawasan integrasi untuk mengatasi masalah barang ilegal. Peredaran barang ilegal, termasuk balpres, serta praktik underinvoicing dalam impor memang menjadi sasaran Purbaya sejak menjabat sebagai Menkeu.
"Perlindungan pasar domestik terus menjadi perhatian utama. Sistem pengawasan yang terintegrasi akan terus dikembangkan untuk menjaga pasar domestik dari peredaran barang ilegal," tulis caption unggahan tersebut dikutip Rabu (10/12/2025).
Sebelumnya, Purbaya mengatakan akan memastikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada Maret 2026 akan mulai mengawasi secara langsung seluruh aktivitas pemeriksaan barang ekspor maupun impor di berbagai pelabuhan daerah.
Ia mengatakan, kebijakan ini akan diterapkan supaya para pejabat bea cukai di daerah yang kerap kongkalikong meloloskan barang ilegal keluar masuk daerah pabean, ataupun mempermainkan harga jualnya alias underinvoicing untuk menghindari setoran bea bisa langsung terdeteksi.
"Kita tarik ke Jakarta di mana yang putuskan hanya Jakarta sehingga daerah enggak bisa main-main lagi," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta dikutip Rabu (10/12/2025).
"Itu sistemnya sudah kita kembangkan, mungkin Maret tahun depan sudah jalan penuh, jadi kita keluarkan cukup banyak sumber daya untuk pastikan itu berjalan," tegas Purbaya.
Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak memang menjadi fokus kerja dari Purbaya. Dia menargetkan transformasi kinerja Bea Cukai dalam satu tahun ke depan.
Purbaya bahkan tidak segan mengancam untuk merumahkan pegawai Bea Cukai jika tidak berhasil memperbaiki layanan dan manajemennya.
"Karena kan ke Bea Cukai sudah clear, saya bilang ke mereka kalau anda enggak bisa perbaiki dalam waktu setahun, ada kemungkinan besar bea cukai dirumahkan seluruh pegawainya," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Bila perilaku buruk tak kunjung hilang, Purbaya menuturkan pada akhirnya pemerintah harus menerapkan kebijakan seperti era Orde Baru, yakni membubarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan diganti dengan Societe Generale de Surveilance (SGS) asal Swiss, ia memastikan gaji para pegawai itu tak akan dibayar.
"Jadi dirumahin aja sampai pensiun, enggak dibayar, rugi gua kalau bayar lu. Tapi dengan semangat seperti itu saya pikir orang kita cukup pintar untuk digebuk sedikit, apalagi digebuk banyak," tegas Purbaya.
Selain transformasi Bea Cukai, Purbaya juga mengemukakan rencananya untuk memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
"Ancaman saya ke Bea Cukai kan serius kalau mereka main-main kita hantam, sama juga ke pajak juga sebentar lagi akan ada perbaikan yang amat signifikan," kata Purbaya
Sayangnya, Purbaya belum mau merincikan mekanisme perbaikan besar-besaran apa yang akan dilakukan di Ditjen Pajak ke depannya.
(ras/haa)
[Gambas:Video CNBC]
