7 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pakistan meluncurkan upaya diplomatik menit-menit terakhir dengan melayangkan permohonan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memundurkan tenggat waktu kesepakatan dengan Iran selama dua pekan. Mengutip Al Jazeera, langkah ini diambil guna mencegah eskalasi lebih lanjut sekaligus membujuk Teheran agar segera membuka kembali Selat Hormuz yang menjadi jalur vital energi dunia.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan bahwa saat ini upaya diplomatik untuk penyelesaian damai atas perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah terus menunjukkan kemajuan yang stabil dan kuat. Sharif menilai proses ini memiliki potensi besar untuk membuahkan hasil yang substantif dalam waktu dekat bagi stabilitas kawasan.
"Untuk membiarkan diplomasi berjalan semestinya, saya dengan sungguh-sungguh meminta Presiden Trump untuk memperpanjang tenggat (serangan besar ke Iran) dalam waktu selama dua minggu," tulis Sharif melalui unggahan di media sosial X pada Selasa, (07/04/2026).
Dalam pesan yang sama, Sharif juga mendesak Iran untuk membuka sepenuhnya Selat Hormuz selama dua minggu tersebut sebagai bentuk iktikad baik. Selain itu, ia menyerukan kepada semua pihak yang bertikai untuk melakukan gencatan senjata di segala lini guna memberikan ruang bagi diplomasi mencapai penghentian perang secara konklusif demi perdamaian jangka panjang.
Menanggapi usulan tersebut, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt memberikan sinyal bahwa Washington tengah mempertimbangkan tawaran Islamabad. Leavitt menyatakan bahwa Presiden Trump sudah mengetahui proposal Pakistan dan tanggapan resmi akan segera diberikan dalam waktu dekat.
Di sisi lain, seorang pejabat senior Iran juga memberikan respons positif terhadap upaya Pakistan tersebut. Berbicara kepada kantor berita Reuters, pejabat yang tidak disebutkan namanya itu mengungkapkan bahwa Teheran saat ini sedang meninjau permintaan tersebut secara positif demi meredakan ketegangan.
Pesan dari Sharif ini muncul hanya beberapa jam sebelum berakhirnya tenggat waktu yang ditetapkan oleh Trump. Sebelumnya pada hari Selasa, Trump sempat meningkatkan retorikanya melalui unggahan di Truth Social yang mengancam akan menghancurkan peradaban Iran jika Teheran tidak segera membuka Selat Hormuz pada tenggat waktu yang diajukan, yakni Selasa 8 Maret 2026 pukul 20.00 waktu Pantai Timur AS.
Iran sendiri telah menghentikan hampir seluruh lalu lintas maritim di Selat Hormuz sebagai balasan atas serangan AS-Israel ke wilayah mereka sejak 28 Februari lalu. Padahal, wilayah perairan tersebut merupakan jalur distribusi bagi seperlima minyak mentah dan gas alam cair dunia yang sangat krusial bagi ekonomi global.
Korps Garda Revolusi Islam Iran dalam pernyataan resminya bersumpah akan terus mengganggu pasokan minyak dan gas selama bertahun-tahun jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Mereka menegaskan bahwa masa menahan diri telah berakhir dan memperingatkan konsekuensi yang lebih luas jika militer AS melanggar garis merah mereka.
"Respons kami akan meluas melampaui kawasan jika militer AS melewati garis merah kami," tegas pihak Korps Garda Revolusi Islam Iran dalam sebuah pernyataan tertulis.
Seorang sumber dari Pakistan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menyabotase upaya de-eskalasi, peluang kesepakatan masih ada di atas meja hingga menit terakhir. Sumber tersebut menekankan bahwa meskipun situasi berada pada eskalasi yang berbahaya, Islamabad tetap berkomitmen untuk menjaga semua jendela pembicaraan tetap terbuka dengan semua pihak.
Namun, di tengah intensitas upaya diplomatik tersebut, situasi di lapangan masih memanas di mana Israel dilaporkan menyerang jalur kereta api dan jembatan di beberapa wilayah Iran. Sebaliknya, pasukan Iran juga meluncurkan serangan terhadap target-target di seluruh kawasan, termasuk di Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
Ancaman Trump untuk menghancurkan infrastruktur sipil Iran, termasuk jembatan dan pembangkit listrik, mendapat sorotan tajam dari pakar hukum internasional karena berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pakar hukum AS dan profesor di Universitas Yale, Oona Hathaway, menilai bahwa unggahan media sosial Trump mengenai kehancuran peradaban Iran bisa menjadi bukti kuat di pengadilan internasional.
"Mungkin tidak dalam 3 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun, tetapi pada akhirnya, mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban," kata Hathaway melalui sebuah unggahan di media sosial.
(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
