5 hours ago
1
Kanthi Malikhah, CNBC Indonesia
17 April 2026 19:50
Jakarta, CNBC Indonesia - Lonjakan angka perceraian di China dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan perubahan sosial yang cukup tajam, terutama terkait posisi dan keberanian perempuan dalam pernikahan.
Hal ini terjadi di tengah upaya pemerintah menekan angka perceraian demi menjaga stabilitas sosial dan mendorong angka kelahiran, namun tren justru bergerak ke arah sebaliknya.
Angka Perceraian Kembali Meningkat
Menyusutnya jumlah populasi dan anjloknya angka kelahiran, pemerintah di China semakin aktif menjaga stabilitas institusi pernikahan. Sejumlah kebijakan pun pernah dilonggarkan dan kemudian diperketat kembali.
Melansir dari The Economist, pada 2003 pemerintah menghapus persyaratan surat dari pemberi kerja dalam proses perceraian, yang berdampak pada naiknya jumlah perceraian. Oleh karena itu, pada 2021 diperkenalkan kebijakan masa tenggang atau cooling-off period selama 30 hari sebelum perceraian dapat disahkan.
Kebijakan tersebut sempat menekan angka perceraian, namun efeknya tidak bertahan lama. Dalam beberapa tahun terakhir, tren kembali meningkat. Pada 2025, perceraian atas kesepakatan bersama mencapai lebih dari 2,7 juta kasus, dan menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, jumlah ini naik sekitar 28% dibandingkan tahun 2021.
Meskipun data kasus pengadilan belum sepenuhnya dirilis, pola yang muncul sudah cukup jelas, perempuan mendominasi sebagai pihak penggugat, dengan proporsi mencapai sekitar 70%. Hal ini menegaskan adanya pergeseran peran perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, sekaligus mencerminkan meningkatnya keberanian untuk keluar dari pernikahan yang tidak lagi dianggap memenuhi harapan.
Hambatan Perceraian di China
Meskipun angka perceraian di China meningkat, proses untuk benar-benar bercerai tetap penuh hambatan, baik dari sisi hukum maupun ekonomi. Sistem yang berlaku cenderung mempersulit pembuktian alasan perceraian dan memperpanjang prosesnya, sementara aturan pembagian aset sering kali tidak menguntungkan perempuan.
Kondisi ini mencerminkan adanya kecenderungan kebijakan untuk mempertahankan keutuhan pernikahan, meskipun kualitas hubungan sudah menurun.
Faktor Pendorong Meningkatnya Perceraian di China
Perubahan struktural dalam masyarakat justru memperkuat posisi perempuan. Dampak dari One-child policy membuat keluarga berinvestasi lebih besar pada anak perempuan, terutama dalam pendidikan.
Saat ini, tingkat partisipasi pendidikan tinggi perempuan bahkan melampaui laki-laki, yang kemudian membuka akses terhadap pekerjaan dengan pendapatan lebih baik.
Perubahan ini turut menggeser alasan perceraian, dari yang sebelumnya didominasi faktor ekstrem seperti kekerasan atau perselingkuhan, menjadi lebih pada kualitas hubungan dan ketidakcocokan nilai dalam pernikahan.
Normalisasi Perceraian di China
Fenomena meningkatnya perceraian juga diiringi dengan perubahan norma sosial. Perceraian tidak lagi dianggap sebagai stigma besar, melainkan sebagai bagian dari pilihan hidup.
Banyak perempuan mulai terbuka membagikan pengalaman mereka, baik melalui media sosial maupun platform publik lainnya. Seperti dicatat oleh The Economist, meningkatnya keberanian perempuan untuk keluar dari pernikahan yang tidak sehat menunjukkan adanya pergeseran nilai yang lebih luas di masyarakat China.
(mae/mae)
Add
as a preferred
source on Google
