2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi pengembang membeberkan besarnya investasi sektor properti yang tertahan akibat persoalan perizinan. Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto mengungkap temuan terbaru terkait proyek-proyek yang mandek di berbagai daerah, dan memperingatkan bahwa dampaknya terhadap ekonomi nasional tidak bisa dianggap remeh.
Joko menjelaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi ratusan proyek yang terhambat hanya karena proses administrasi yang tidak kunjung selesai. Hambatan tersebut tersebar di berbagai level, mulai dari pemerintah daerah hingga kementerian teknis.
"Terkait dengan investasi, kami menemukan bahwa ada sekitar 306 proyek dari 16 DPD yang terhambat karena masalah perizinan. Total nilai investasi yang terhambat mencapai Rp34,476 triliun. Masalah perizinan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari Amdal, tata ruang, hingga Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD)," kata Joko kepada CNBC Indonesia, Kamis (20/11/2025).
Koordinasi dengan kementerian telah dilakukan untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut. Bahkan, pihaknya tengah menyiapkan surat resmi untuk memastikan isu ini masuk ke meja para pengambil keputusan. Ia menambahkan, hambatan yang teridentifikasi bukanlah angka final, karena laporan dari seluruh daerah masih terus dikumpulkan.
"Oleh karena itu, kami telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan berencana mengirimkan surat resmi untuk menyampaikan masalah ini. Jika seluruh DPD atau ditambah 21 DPD lagi mengirimkan laporan, potensi investasi yang terhambat bisa mencapai Rp 55 triliun, dengan lebih dari 30.000 tenaga kerja yang seharusnya terserap," ujarnya.
Dari hasil riset REI, Joko menekankan bahwa dampak ekonomi akan sangat besar jika masalah perizinan berhasil diselesaikan. Ia menyebut ada korelasi langsung antara besarnya injeksi dana dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian, penyelesaian hambatan proyek tidak hanya berpengaruh pada sektor properti, tetapi juga ekonomi nasional secara menyeluruh.
Foto: Muhammad Luthfi Rahman
Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.
"Riset yang kami lakukan menunjukkan bahwa setiap injeksi dana antara US$3,5 miliar hingga US$7 miliar dapat memberikan kontribusi 0,5% terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, jika perizinan dapat diselesaikan dengan baik, maka kontribusi terhadap perekonomian akan sangat signifikan," tuturnya.
Joko menegaskan bahwa isu perizinan bukanlah masalah satu institusi saja. Karena itu, ia berharap sinergi antar kementerian bisa mempercepat penyelesaian persoalan. REI juga berencana mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengingat dampak ekonomi dari perizinan yang macet dapat meluas hingga mempengaruhi sektor manufaktur dan tenaga kerja. Joko menyebut penyelesaian hambatan ini bisa menjadi katalis penting bagi pemulihan ekonomi.
"Selain itu, kami juga akan mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan untuk menyampaikan masalah ini. Jika masalah perizinan ini bisa teratasi, maka dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan sektor manufaktur," katanya.
Joko optimistis sektor properti dapat menjadi kontributor besar bagi target pembangunan pemerintah. Ia menilai kontribusi ekonomi sektor ini bisa meningkat tajam jika program pembangunan rumah dan penyelesaian hambatan perizinan berjalan simultan.
"Kami berharap dengan adanya program ini, sektor properti, bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap target pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan riset kami, properti bisa berkontribusi minimal 0,5% terhadap pertumbuhan ekonomi, dan dengan tambahan program 2 juta rumah, kontribusi tersebut bisa meningkat menjadi 1,25 persen," tegasnya.
(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]
