RI Punya Harta Karun Baru-Bisa Tekan Impor BBM, Tapi Terhambat Cukai!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Indonesia mempunyai potensi besar dalam pengembangan bioetanol yang dapat menekan impor bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil. Pasalnya, bioetanol sendiri digunakan sebagai campuran BBM jenis bensin.

Namun demikian, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa pengembangan bioetanol selama ini mengalami sejumlah hambatan. Salah satunya masalah cukai sekalipun penggunaannya untuk campuran bahan bakar bensin.

Menurut dia, di dalam aturan yang dibuat pemerintah, penggunaan bioetanol sebagai campuran bahan bakar sejatinya ditargetkan dapat mencapai 20% (E20) pada 2025. Namun, implementasinya selama ini masih terhambat masalah cukai.

"Nah tetapi belum ada yang mengejar. Nah karena memang masalah harga dan masalah isu cukai yang masih menjadi problem dan ini baru kita lihat bagaimana skenario nya di sektor regulasi ya," kata Eniya dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, dikutip Senin (19/5/2025).

Lebih lanjut, Eniya mengakui bahwa meski Peraturan Menteri Keuangan (PMK) telah menetapkan bahwa cukai hanya dikenakan pada minuman beralkohol, namun persoalan muncul pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) yang masih berbelit-belit.

"Ini kalau dari PMK sendiri, peraturan Kementerian keuangan itu sudah mengeluarkan, hanya menetapkan cukai itu di minuman saja. Jadi kalau untuk bahan bakar tidak. Tetapi ada sedikit KBLI yang berbelit. Jadi nanti harus di clear kan di nomor KBLI nya," katanya.

Senada, CEO Pertamina New and Renewable Energy (PNRE), John Anis menilai bahwa bioetanol untuk bahan bakar seharusnya tidak disamakan dengan alkohol untuk konsumsi.

"Ini kan untuk mobil, untuk kendaraan, jadi seharusnya sih sudah pasti penurunan emisi juga, seharusnya lebih straightforward ya bahwa ini dengan administrasi singkat itu bisa segera diberikan exception karena per titik juga," kata dia.

Menurut dia, dengan dihapuskannya pungutan cukai untuk etanol yang digunakan sebagai bahan bakar akan sangat membantu. Namun ia juga menyarankan agar pihaknya juga mendapat dukungan lain seperti penghapusan PPN untuk bioetanol.

"Pastinya akan membantu tapi kami juga berharap yang lain misalnya PPN, PPN pro, PPN hasil nanti blending-nya juga bisa di-accepted kemudian juga nanti pada saat pembangunan pabrik kan maksimum jadi peralatan-peralatan yang nanti akan diimport, kita berharap juga data keringanan untuk dia masuk. itu sangat membantu, termasuk juga tax holiday atau tax incentive," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co, Subholding Komoditi Gula PTPN III (Persero) Holding Perkebunan juga berharap agar regulasi terkait cukai dan pajak bisa diperjelas.

"Ya, saya kira tadi sudah disimpulkan beliau ya, Pak John. Cukai, pajak juga beliau juga masih menyampaikan perkembangan Pajak, gitu ya," kata dia.

(pgr/pgr)

Next Article Kurangi Impor Bensin, RI Budidaya Tanaman Ini di Jawa-Merauke