Saham BUMI Tangguh, Dibela Trump dan Tak Gentar Tarif Royalti Baru

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten batu bara grup Bakrie dan Salim, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berpotensi mendapatkan keuntungan dari perubahan tarif royalti dan efek kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang membela energi fosil.

Sebagaimana diketahui, pada bulan ini pemerintah secara resmi telah mengubah aturan terkait tarif royalti mineral dan batu bara (minerba).

Aturan baru itu masuk dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.18/2025 tentang Perlakuan Perpajakan dan/ atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara. Beleid ini merupakan perubahan atas PP No. 15/2022.

BUMI Pemegang IUPK, Tarif Royalti Malah Turun

Untuk BUMI perubahan tarif itu malah akan menguntungkan karena posisinya sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Berikut beberapa perubahan dari tarif royalti batu bara terbaru untuk pemegang IUPK :

Jika mengacu dari ketentuan terbaru dan posisi harga batu bara acuan saat ini yang masih di bawah US$ 100 per ton, maka untuk pemegang IUPK akan dikenai tarif royalti untuk ekspor sebesar 18%, turun dari sebelumnya sebesar 25% untuk gen 1 dan 24% untuk gen 2. Sementara untuk domestik tarif masih tetap di 14%.

Dari perhitungan kami, BUMI akan menjadi emiten yang paling diuntungkan dari perubahan tarif ini.

Jika menghitung dari kinerja keuangan tahun lalu, BUMI mencatat beban royalti sebesar US$ 294.04 juta, ini setara 21,63% dari total pendapatan senilai US$ 1,35 miliar.

Dari tarif royalti itu jika diturunkan menjadi 18%, BUMI akan mendapatkan selisih keuntungan senilai US$ 49,30 juta. Jika dirupiahkan dengan kurs Rp16.800/US$ akan setara Rp 828,37 miliar

Nilai keuntungan itu apabila ditambahkan langsung ke laba pada tahun lalu sebesar US$ US$67,4 juta akan menjadi US$ 116,78 juta, bertambah 73,08%.

Adapun jika memperhitungkan proyeksi pada keuntungan tahun ini, laba bersih BUMI diproyeksi bisa naik 142% secara tahunan (yoy).

Trump Bela Batu bara 

Selain tarif royalti dari dalam negeri, meskipun harga acuan turun prospek batu bara juga masih mendapatkan sentimen positif dari pemerintah Trump yang mengecualikan banyak pembangkit listrik tenaga batu bara dari batasan merkuri dan racun udara.

Sebagaimana diketahui, pemerintahan Trump telah memberikan pengecualian kepada 47 perusahaan dari peraturan yang bertujuan mengurangi merkuri dan polutan udara beracun untuk pembangkit listrik tenaga batu bara mereka selama dua tahun, menurut daftar fasilitas yang diterbitkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) pada hari Selasa.

Daftar pengecualian ini merupakan langkah terbaru dari pemerintahan Trump yang menggunakan perintah eksekutif atau darurat untuk segera melindungi fasilitas pencemar dari kewajiban mematuhi standar udara dan air yang diperketat oleh pemerintahan Biden, sementara EPA sedang menjalani proses yang lebih panjang untuk mencabut aturan tersebut.

Standar Merkuri dan Polutan Udara Beracun (MATS) era Biden masih berlaku setelah Mahkamah Agung pada bulan Oktober menolak untuk menangguhkan aturan tersebut, meskipun sekelompok negara bagian yang mayoritas dikuasai Partai Republik dan kelompok industri mengajukan gugatan hukum untuk menangguhkannya.

Namun, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan perintah khusus minggu lalu yang merinci bahwa sumber emisi tertentu yang termasuk dalam cakupan MATS dibebaskan dari kewajiban kepatuhan, sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali industri batu bara dan memperpanjang umur pembangkit listrik batu bara yang sudah tua.

Pembangkit listrik tenaga batu bara menghasilkan kurang dari 20% listrik di AS, turun dari 50% pada 2000, menurut Badan Informasi Energi (EIA) seiring dengan meningkatnya produksi gas alam akibat fracking dan teknik pengeboran lainnya. Pertumbuhan energi surya dan angin juga telah mengurangi penggunaan batu bara.

Merkuri adalah neurotoksin kuat yang menurut American Lung Association dapat menyebabkan kerusakan perkembangan yang serius. Merkuri dan polutan udara beracun lainnya dari pembakaran batu bara meningkatkan risiko serangan asma, stroke, serangan jantung, dan kanker paru-paru.

Aturan era Biden mewajibkan pemantauan emisi secara terus-menerus.

Para pendukung pengecualian menyatakan bahwa aturan MATS membebani pembangkit listrik tenaga batu bara secara berat dan mengancam kelangsungan sektor batu bara di AS.

Anggota Kongres Partai Republik dari Montana, Troy Downing, menyambut baik dimasukkannya dua unit pembangkit listrik Colstrip ke dalam daftar pengecualian, dan menambahkan bahwa hal ini "akan memberikan kejelasan dan kepastian bagi operasi ke depan.

Trump telah lama menunjukkan kedekatannya dengan industri batu bara, sementara pemerintahan Demokrat sebelumnya dan banyak negara maju justru berupaya meninggalkan bahan bakar fosil ini demi beralih ke sumber energi terbarukan.

Istilah "batu bara bersih" biasanya merujuk pada proses yang dirancang untuk mengurangi emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara, namun kelompok lingkungan menilai bahwa pembakaran batu bara dalam bentuk apa pun tetap berbahaya.

Perintah eksekutif lainnya ditujukan untuk mendukung keandalan jaringan listrik (grid), termasuk dengan menggunakan bahan bakar fosil. Perintah lainnya lagi memerintahkan Departemen Kehakiman untuk menyelidiki negara-negara bagian yang dianggap mendiskriminasi industri batu bara.

Trump telah lama menyatakan keinginannya untuk memanfaatkan sumber energi seperti batu bara, minyak, gas alam, dan tenaga nuklir. Perintah ini merupakan salah satu dari serangkaian kebijakan yang ia ambil untuk membalikkan kebijakan energi dari era Obama dan Biden.

Dia juga menarik Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Iklim Paris, menyatakan darurat nasional di sektor energi, dan menghentikan upaya Biden untuk mendorong adopsi kendaraan listrik (EV) secara luas.

RI Akan Diuntungkan

Kebijakan Trump yang lagi-lagi membela batu bara ini tentu akan menguntungkan Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia adalah eksportir terbesar batu bara di dunia. Kontribusi ekspor batu bara bahkan menembus 16% dari total ekspor.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume ekspor batu bara Indonesia pada 2024 menyentuh 405,76 juta ton. Volume ekspor tersebut naik 6,86% dibandingkan pada 2023.

Namun, secara nilai, ekspor batu bara anjlok 11,86% menjadi US$ 30,49 miliar atau setara dengan Rp514,06 triliun (US$1=Rp 16.860).

Batu bara juga bisa menjadi pemenang langka di antara bisnis akibat rezim tarif baru Trump yang menambahkan sedikitnya 10% pada biaya hampir semua barang yang diimpor ke AS.

Hal ini karena penyedia energi di seluruh Asia yang telah dikenakan beberapa tarif baru AS tertinggi akan berada di bawah tekanan untuk memangkas biaya listrik bagi konsumen mereka, yang mencakup banyak produsen barang terbesar di dunia.

Batu bara masih menjadi sumber pembangkit listrik termal termurah dan terbesar di Asia, dan menyumbang sekitar 56% dari pasokan listrik regional pada 2024.

Dengan membantu menurunkan biaya operasional pabrik, perusahaan utilitas Asia dapat memungkinkan produsen mempertahankan sebagian penjualan ke pasar impor terbesar di dunia (AS), meskipun tarif baru diberlakukan.

CNBC INDONESIA RESEARCH

Sanggahan : Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investor terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

(tsn/tsn)