Utang Luar Negeri RI Bertambah Jadi Rp7.081 Triliun di Kuartal I 2025

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I 2025 tumbuh dibandingkan periode sebelumnya sebelumnya. Posisi ULN Indonesia per kuartal I 2025 tercatat sebesar USD430,4 miliar setara Rp7.081 triliun, atau secara tahunan tumbuh 6,4%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal IV 2024 sebesar 4,3%.

"Perkembangan posisi ULN tersebut bersumber dari sektor publik," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Kamis (15/5/2025).

Menurut Ramdan, posisi ULN pemerintah tetap terjaga. Pada kuartal I 2025 posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD206,9 miliar setara Rp3.404 triliun (dengan kurs Rp16.454 per USD), atau tumbuh sebesar 7,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 3,3% (yoy) pada kuartal IV 2024.

Baca Juga: Cadangan Devisa Indonesia Anjlok Rp76 Triliun, Buat Bayar Utang dan Selamatkan Rupiah

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang makin tinggi.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah terus dijaga dalam batas aman dan terkendali ditujukan untuk mendukung momentum pertumbuhan perekonomian, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,4% dari total ULN Pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,5%); Jasa Pendidikan (16,6%); Konstruksi (12,0%); Transportasi dan Pergudangan (8,7%) serta Jasa Keuangan dan Asuransi (8,7%).

Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

Sedangkan, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada kuartal I 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD195,5 miliar, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 1,6% (yoy).

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,7 persen (yoy) pada kuartal IV 2024.