Aktivis Geruduk DPRD Sulsel dan Kodam Hasanuddin, Tolak RUU TNI

Makassar, CNN Indonesia --

Sejumlah aktivis dari Aliansi Masyarakat Sipil Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), melakukan aksi unjuk rasa menolak revisi undang-undang (RUU) TNI di kantor DPRD Sulsel dan Kodam XIV Hasanuddin.

Mereka mendesak pemerintahan Prabowo Subianto dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU TNI tersebut.

"DPR dan pemerintah harus menghentikan pembahasan RUU TNI, tak memiliki urgensi yang jelas," kata koordinator aksi, Badai, Rabu (19/3).

Menurut aliansi sipil itu, pembahasan RUU TNI ini dapat menghidupkan kembali dwifungsi ABRI yang pernah terjadi di masa Orde Baru.

"Menolak bangkitnya dwifungsi ABRI yang merepresi ruang demokrasi dan melanggengkan impunitas," ujarnya.

Mereka juga meminta pemerintah untuk memastikan TNI lebih profesional dan adaptif terhadap ancaman eksternal. Setelah menyampaikan orasinya, pihak perwakilan DPRD Sulsel menemui dan menerima aspirasi para pengunjuk rasa terkait penolakan RUU TNI.

Kemudian massa bergeser ke depan markas Kodam XIV Hasanuddin untuk menyampaikan aspirasinya terkait penolakan RUU TNI. Namun, aksi tersebut tidak berlangsung lama setelah personel jaga Kodam Hasanuddin meminta pendemo untuk membubarkan diri.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengklaim sejumlah perubahan dalam Revisi Undang-undang nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI tidak akan mengubah prinsip supremasi sipil di Indonesia.

Agus mengatakan TNI dalam menjalankan tugasnya akan menjaga keseimbangan peran tentara dan masyarakat secara profesional.

"TNI berkomitmen untuk menjaga keseimbangan peran militer dan otoritas sipil dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya," kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/3).

(mir/dal)

[Gambas:Video CNN]