APBN Maret 2025 Defisit Rp104,2 Triliun, Wamenkeu Sebut Perencanaan Keuangan yang Cermat

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2025 mengalami defisit sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menekankan bahwa defisit ini masih jauh dibawah target APBN sebesar 2,53 persen dari PDB, menunjukkan pengelolaan fiskal yang hati-hati.

"Defisit anggaran sebesar 0,43 persen dari PDB dibandingkan dengan target APBN sebesar 2,53 persen dari PDB menunjukkan pengelolaan fiskal yang hati-hati selama bulan yang berjalan tadi. Kinerja ini menunjukkan perencanaan keuangan yang cermat dan pelaksanaan anggaran yang responsif dalam menghadapi dinamika perekonomian," ujar Thomas dalam HSBC Summit 2025, Selasa (22/4/2025).

Menurut Thomas, hingga akhir Maret 2025, kinerja APBN secara umum dinilai cukup baik. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp516,1 triliun atau 17,2 persen dari target sebesar Rp3.005,1 triliun. Angka ini juga menunjukkan kenaikan sebesar 10,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Rincian pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp400,1 triliun (Penerimaan Pajak Rp322,6 triliun dan Kepabeanan & Cukai Rp77,5 triliun) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp115,9 triliun.

Sementara, realisasi belanja negara mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1 persen dari target APBN. Realisasi belanja ini hampir dua kali lipat dibandingkan total belanja bulan sebelumnya yang sebesar Rp348,1 triliun.

Belanja negara tersebut meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp413,2 triliun (Belanja K/L Rp196,1 triliun dan Belanja Non K/L Rp217,1 triliun) dan transfer ke daerah sebesar Rp207,1 triliun.

Thomas menjelaskan bahwa belanja Pemerintah Pusat diprioritaskan untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti dukungan operasional sekolah, program pendidikan dan kesejahteraan, bantuan pertanian, subsidi, serta pembangunan infrastruktur, terutama di sektor pertanian.

Pemerintah juga dinilai cepat beradaptasi dengan berbagai tantangan global, termasuk peningkatan ketegangan perdagangan dan volatilitas pasar yang terjadi belakangan ini. Adaptasi ini dilakukan melalui strategi keuangan yang prudent dan berwawasan ke depan.

"Meskipun kondisi eksternal masih sulit diprediksi, kita terus berupaya mendukung prioritas pembangunan, menjaga keberlanjutan hutang, dan terus memperkuat reformasi pengelolaan keuangan negara," pungkasnya.

(nng)