AS Bombardir Iran Pagi Ini usai Trump Janji Serang Teheran Sangat Keras

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan baru terhadap Iran pada Selasa (14/7/2026) pagi. Pengeboman terjadi tak lama setelah Presiden Amerika Donald Trump berjanji akan menyerang Republik Islam tersebut dengan sangat keras.

Serangan terbaru Amerika ini merupakan gempuran hari ketiga berturut-turut, menandai eskalasi baru sejak dimulainya kembali permusuhan.

Baca Juga: Trump Beri Tahu Kongres: AS dan Iran Resmi Perang Lagi!

"Kita akan menyerang mereka dengan sangat keras malam ini, dan kita akan menyerang mereka dengan keras besok," kata Trump kepada penyiar radio konservatif Hugh Hewitt pada hari Senin.

Konflik ini memicu harga minyak melonjak lebih dari sembilan persen.

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengumumkan serangan telah dimulai pada Senin malam waktu AS—serangan malam ketiga berturut-turut—atau Selasa dini hari WIB.

"Serangan-serangan ini akan terus menimbulkan kerugian besar bagi pasukan Iran dan mengurangi kemampuan mereka untuk menyerang warga sipil yang tidak bersalah dan kapal dagang di Selat Hormuz," kata CENTCOM di akun X-nya.

Pada Selasa pagi, Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan Iran telah menyerang dua kapal di Selat Hormuz, menewaskan satu awak kapal dan melukai delapan lainnya.

UEA yang kaya minyak adalah sekutu utama AS di kawasan itu dan telah melaporkan beberapa serangan rudal dan drone dari Iran.

"Kementerian Pertahanan mengumumkan bahwa kapal tanker nasional Mombasa dan Al Bahiyah menjadi sasaran dua rudal jelajah Iran saat melintasi jalur pelayaran selatan Selat Hormuz, di dalam perairan teritorial Oman," tulis Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab di X.

Serangan yang dilaporkan itu terjadi setelah Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran pada hari Senin mengumumkan serangan baru terhadap Bahrain, Yordania, Kuwait, dan Oman.

Trump secara resmi memberitahu Kongres bahwa AS telah melanjutkan konflik militer melawan Iran, menurut konfirmasi Gedung Putih kepada AFP. Langkah ini memberi Pentagon tambahan 60 hari untuk beroperasi di wilayah tersebut tanpa persetujuan Kongres.