Delegasi RI Hadapi Trump: Ini 4 Poin Negoisasi dan Jawaban Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia - Delegasi utama RI segera melakukan negosiasi dengan pihak Amerika Serikat (AS). Sejumlah isu besar menjadi topik yang akan dilakukan negosiasi dengan harapan tetap terjadi hubungan yang baik antara AS dan Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk negosiasi tarif dagang yang dikenakan AS ke Indonesia sebesar 32%. Agenda negosiasi dengan pemerintahan Presiden AS, Donald Trump terjadwal pada 16-23 April 2025.

Selama 90 hari penundaan pengenaan tarif dagang yang diberlakukan Trump dengan tenggat waktu sampai 9 Juni 2025, Pemerintah Indonesia akan memanfaatkan masa itu untuk bernegosiasi. Tim negosiasi menteri itu mulai terbang ke Washington DC sejak kemarin hingga hari ini.

"Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers di kantornya, dikutip Selasa (15/4/2025).

Menteri yang menjadi delegasi tim negosiasi terdiri dari enam orang, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono yang telah terbang ke AS sejak kemarin, Airlangga Hartarto yang dijadwalkan terbang hari ini lalu disusul oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, serta Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir.

Para delegasi akan bernegosiasi dengan pihak US Trade Representative (USTR), Secretary of Treasury, dan Secretary of Commerce di Washington DC. Isi negosiasi dengan mereka akan seputar non-paper proposal terkait dengan tarif, Non-Tariff Measures (NTMs), kerja sama perdagangan dan investasi, hingga terkait sektor keuangan.

Berikut ini beberapa poin negosiasi Indonesia dengan AS.

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Pemerintah memastikan relaksasi kewajiban TKDN untuk produk impor dari AS hanya sebatas barang dari sektor industri teknologi, informasi, dan komunikasi atau ICT (misalnya GE, Apple, Oracle, Microsoft).

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Todotua Pasaribu menegaskan, relaksasi kewajiban pemenuhan TKDN itu sebatas untuk barang-barang dari AS, tidak berlaku secara general, termasuk tidak untuk semua barang.

Ia meyakini, relaksasi kebijakan TKDN untuk barang ICT dari AS tidak akan membuat perusahaan dari negara lain di luar AS akan angkat kaki dari Indonesia, yang selama ini sudah konsisten memenuhi ketentuan TKDN yang persentasenya 35% seperti untuk produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT).

2. Kurangi PPN dan PPh Impor

Keputusan pemerintah untuk merelaksasi besaran tarif pajak pertambahan nilai atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor untuk barang dari AS akan berlaku umum.

Indonesia melakukan negosiasi dengan AS karena AS yang merasa defisit perdagangan antara mereka dengan Indonesia sebesar US$18 miliar akibat beban tarif PPN Impor dan hambatan perdagangan non tarif.

"Walaupun kalau barang impornya kan dia tetap rata-rata 5% (beban tarif impor produk dari AS ke Indonesia). Mereka isunya kebanyakan di non-tariff barrier sama di PPN impor," ucap Airlangga.

Tidak hanya soal PPN, Sri Mulyani sebelumnya telah buka-bukaan tentang rencana pemerintah untuk mengurangi pajak penghasilan (PPh) impor, dan bea masuk dari AS, imbas pengenaan tarif dagang yang dikenakan Presiden AS Donald Trump ke Indonesia sebesar 32%. Namun, Sri Mulyani tak menyinggung soal rencana pengurangan tarif PPN Impor.

Rencananya, tarif PPh 22 Impor yang sebesar 2,5% (seperti untuk barang yang memiliki Angka Pengenal Importir atau API) akan dipangkas menjadi hanya 0,5%, dan terbatas untuk produk elektronik, seluler, dan laptop. Sedangkan, untuk bea masuk dengan tarif 5%-10% akan dipangkas menjadi kisaran 0%-5%.

3. Investasi

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mengirim perusahaan milik negara untuk berinvestasi di Amerika Serikat (AS), sebagai bahan negosiasi tarif yang dikenakan Presiden AS Donald Trump ke Indonesia sebesar 32%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan ini akan menjadi bagian dari paket negosiasi dengan pemerintah Trump 2.0, supaya perusahaan-perusahaan AS bisa makin banyak masuk ke Indonesia.

"Jadi selain mengundang investasi Amerika di Indonesia, Indonesia juga akan ada perusahaan yang investasi di Amerika, sehingga seluruhnya tergantung dari pada pembicaraan nanti," tutur Airlangga saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Perusahaan BUMN yang didorong untuk investasi itu bergerak di sektor minyak dan gas bumi atau migas, serta teknologi informasi atau IT untuk investasi di Amerika Serikat.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, perusahaan di sektor migas dan IT ini sebetulnya sudah banyak melakukan investasi di luar negeri. Untuk migas di antaranya yang merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina.

3. RI Tambah Impor US$18-19 Miliar

Pemerintah Indonesia menjanjikan tambahan impor dari Amerika Serikat (AS) sebesar US$18-19 miliar.

Airlangga mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah komoditas yang menjadi target impor dari AS itu.

Airlangga menegaskan, barang impor yang selama ini Indonesia serap dari AS berupa agrikultur, mulai dari wheat atau gandum, hingga soybean atau kedelai.

"Indonesia akan beli barang dari AS sesuai kebutuhan," tegas Airlangga. "Tapi pembelian barang kan belum tentu impor."

Hal ini juga disampaikan dalam laporan Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) yang menunjukkan bahwa pemerintah RI akan meningkatkan impor dari AS untuk membantu menyeimbangkan kembali neraca perdagangan, termasuk pembelian produk pertanian AS (kedelai, gandum), peralatan teknik, dan komoditas energi (LPG, LNG, dan minyak oleh Pertamina).

Pages