Disentil Gubernur Soal IPO, Laba Bank DKI Malah Merosot 23,62%

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyinggung rencana initial public offering (IPO) PT Bank DKI saat rapat terbatas dengan para direksi terkait gangguan layanan IT bank itu. Ia mengatakan proses persiapan IPO Bank Pembangunan Daerah (BPD) itu harus dilakukan maksimal 6 bulan.

Lantas bagaimana kinerja Bank DKI yang terbaru? Mengutip laporan keuangannya yang berakhir pada periode 31 Desember 2024, Bank DKI mencatatkan penurunan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik sebesar 23,62% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp779,09 miliar.

Padahal, pendapatan bunga Bank DKI meningkat 8,52% yoy menjadi Rp5,79 triliun. Beban bunga juga ikut terkerek 17,5% yoy menjadi Rp2,94 triliun. Alhasil, pendapatan bunga bersih pun hanya naik tipis 0,50% yoy menjadi Rp2,84 triliun.

Margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) pun menyusut menjadi 4,02% pada tahun 2024, dari setahun sebelumnya 4,17%.

Total penyaluran kredit dan pembiayaan syariah Bank DKI tercatat sebesar Rp53,18 triliun sepanjang tahun 2024. Jumlah itu hanya naik 2,26% yoy dari setahun sebelumnya yang sebesar Rp52 triliun.

Kenaikan tipis kredit tersebut diiringi dengan kenaikan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL). Dengan NPL gross naik dari 1,76% menjadi 2,54%, dan NPL net naik menjadi 1,06% dari 0,58%.

Pada pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank DKI pun hanya mampu tumbuh di bawah 1%, yakni 0,71% yoy menjadi Rp64,08 triliun.

Rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) naik menjadi 83% dari sebelumnya 81,73%.

Prospek IPO Bank DKI

Analis Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan wacana IPO Bank DKI sudah dibahas sejak 2015. Di tahun 2024, bank itu dikabarkan mengincar Rp2,26 triliun hingga Rp3,01 triliun tetapi dimundurkan seiring dengan fokus pada pembentukan kelompok usaha bank (KUB) dengan Bank NTT.

Rencana KUB dengan Bank NTT telah batal, karena menurut Plt. Direktur Utama, Yohanis Landu Praing, Bank DKI meminta saham hingga 51% persen dan sejumlah jabatan strategis. Kini, rencana IPO itu disinggung kembali oleh Gubernur Pramono, dan diminta untuk direalisasikan dalam enam bulan.

Audi memandang IPO Bank DKI dalam waktu dekat akan menghadapi serangkaian gejolak ketidakpastian pasar seperti kebijakan tarif AS, suku bunga tinggi, dan kekhawatiran perlambatan ekonomi. Dengan demikian, ia mengatakan investor saat ini berhati-hati pada saham yang sensitif terhadap ekonomi makro, seperti perbankan.

"Bahkan big bank saat ini masih terus dijual oleh asing sehingga kami mengkhawatirkan serapan dana tidak tercapai," kata Audi keetika dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (10/4/2025).

Belum lagi, ketidakpastian global saat ini mendorong alokasi investasi yang lebih stabil, seperti safe haven atau free risk seperti obligasi negara.

Kemudian, Audi menyebut daya tarik dari Bank DKI dikhawatirkan masih kalah jika dibandingkan dengan 4 big bank RI (BMRI, BBRI, BBNI, & BBCA), yang saat ini tengah terkoreksi.

"Sehingga ada baiknya pertimbangan kondisi ekonomi makro yang lebih kondusif untuk melakukan IPO agar serapan dana yang lebih maksimal," ungkapnya.

Analis Mirae Asset, Handiman Soetoyo menilai rencana IPO Bank DKI sulit dilaksanakan dalam waktu dekat. Menurutnya, valuasi Bank DKI bakal bersaing dengan kedua BPD yang sudah tercatat di BEI.

"Setahu saya Bank DKI pernah ada rencana IPO namun berharap di valuasi Price to Book Value (PBV) minimal 1 kali. Sedangkan sesama BPD selama beberapa tahun terakhir diperdagangkan dengan valuasi PBV jauh di bawah 1 kali," terang Handiman saat dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (9/4/2025).

Ia menjelaskan saat ini saham BPD lainnya, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) diperdagangkan di PBV 0,52 kali, sedangkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) di PBV 0,58 kali. Artinya saham BJTM hanya 52% dari nilai bukunya, dan BJBR hanya 58% dari nilai bukunya.

"Investor tentu akan membandingkan valuasi Bank DKI dengan kedua bank tersebut," ungkap Handiman.

CNBC Indonesia telah menghubungi Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim terkait pernyataan Pramono tersebut, tetapi belum memberikan tanggapan sampai saat berita ini ditayangkan. Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo juga tidak menanggapi permintaan keterangan dari CNBC Indonesia.

(ayh/ayh)

Next Article Intip Nasib Bank Kecil & Menengah RI di Tengah Perang Likuiditas