DPR Rapat Tertutup dengan Kejagung Hari Ini, Bahas Korupsi Minyak?

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menyebutkan RDP dengan Jampidsus Kejagung RI hari ini, Rabu (5/3/2025) dilakukan secara tertutup. Hal itu menimbang banyak hal yang akan dibahas dalam rapat yang menyinggung perihal penyidikan yang saat ini masih berjalan.

"Ini rapat ini sebetulnya tindak lanjut rapat sebelumnya dengan bapak Jaksa Agung kita sudah bahas beberapa perkara kemarin termasuk perkara Mantan Menteri Tom Lembong dan lain-lain. Dan hari ini kita ingin lebih dalam perihal perkara-perkara yang memang mencuri perhatian publik yang menonjol dan sekarang sudah jadi pembicaraan publik yang luar biasa dari penanganan dari kawan-kawan Kejagung," ujar Rano dalam RDP dengan Jampidsus Kejagung RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Adapun, rapat tersebut juga dihadiri langsung oleh Jampidsus Kejagung RI Febrie Adriansyah. Rapat dibuka pukul 12:57 WIB dan masih berlangsung hingga berita ini ditulis.

Rapat tersebut disetujui dilakukan secara tertutup hampir oleh semua fraksi partai yang hadir yakni Golkar, Gerindra, PDIP, Nasdem, PKB, dan Demokrat. Sedangkan 1 fraksi partai yakni PAN yang menyatakan keinginan agar rapat dilakukan secara terbuka.

Namun, Rano memutuskan RDP dengan Jampidsus Kejagung RI dilakukan secara tertutup menimbang banyaknya fraksi yang menginginkan rapat tertutup dan juga pembahasan yang menyinggung penyidikan yang masih berlangsung.

"Ini karena sebagian besar mengharapkan tertutup kita buat tertutup. Kalau ada yang sifatnya umum kita buat terbuka. Hari ini kita bikin putuskan rapat tertutup ya," tandasnya.

Memang, beberapa waktu lalu, Kejagung RI menetapkan beberapa tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023.

(pgr/pgr)

Next Article Video: Lahan Sitaan Untuk Rumah Rakyat