11 hours ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Thailand kini resmi menggandeng deretan konglomerat dan grup bisnis raksasa milik miliarder untuk membantu meredam lonjakan biaya hidup di tengah tekanan inflasi yang semakin mendesak. Langkah ini sekaligus mempertegas peran dominan bisnis besar dalam struktur ekonomi Negeri Gajah Putih tersebut.
Mengutip Straits Times, para peritel besar termasuk yang dikendalikan oleh taipan Charoen Sirivadhanabhakdi, serta keluarga Chearavanont dan keluarga Chirathivat, telah sepakat untuk meluncurkan produk makanan merek sendiri, perlengkapan mandi, dan kebutuhan pokok lainnya dengan potongan harga mulai dari 25% hingga 50%. Inisiatif ini merupakan bagian dari kampanye yang didukung pemerintah dengan tajuk "Thais Helping Thais".
Sejumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam kampanye untuk menjaga stabilitas harga ini antara lain CP All dan CP Axtra yang dikendalikan oleh miliarder Dhanin Chearavanont, Central Retail Corp yang dijalankan oleh keluarga Chirathivat, serta Berli Jucker milik Sirivadhanabhakdi.
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, yang partainya memenangkan pemilu Februari lalu sebagian besar karena janji untuk meringankan biaya hidup, telah menghabiskan beberapa minggu terakhir mencoba melindungi rumah tangga dari kenaikan harga sambil menjaga keuangan publik yang sudah tertekan.
"Ini adalah langkah penting dalam kerja sama antara sektor publik dan swasta. Apa yang pasti akan terjadi adalah konsumen akan dapat menghemat uang," kata Anutin Charnvirakul saat memberikan keterangan di Bangkok dikutip Rabu (1/4/2026).
Meskipun pemerintah tetap memberlakukan kontrol harga pada puluhan barang esensial, kenaikan biaya energi dan produksi telah mendorong harga bahan pokok seperti daging babi dan telur. Rumah tangga di Thailand juga tengah berjuang melawan biaya bahan bakar yang lebih tinggi yang menekan pendapatan di saat pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat akibat melemahnya pariwisata dan ekspor seiring penurunan permintaan global.
Upaya Charnvirakul untuk mendesak korporasi menjaga stabilitas harga menyoroti fitur utama ekonomi politik Thailand, yakni keselarasan erat antara negara dan segelintir konglomerat kuat yang mendominasi sektor-sektor utama. Meskipun kemitraan semacam itu dapat memberikan bantuan cepat di masa krisis, hal ini juga memperkuat struktur oligopolistik yang membatasi persaingan dan memusatkan kekayaan.
Dinamika tersebut menurut para ekonom menjadi inti dari ketimpangan persisten di Thailand yang berkontribusi pada salah satu tingkat konsentrasi pendapatan tertinggi di dunia. Berdasarkan data Bank Dunia, 10% orang terkaya di Thailand menguasai sekitar setengah dari total pendapatan, yang merupakan pangsa tertinggi di antara negara-negara dengan data yang tersedia.
Pendekatan pemerintah ini mencerminkan pola yang sudah sering dilakukan sebelumnya, di mana saat pandemi Covid-19, konglomerat besar membantu mempercepat distribusi vaksin dengan menyediakan tempat, logistik, dan dukungan pengadaan. Hal ini menunjukkan kapasitas mereka untuk bertindak sebagai mitra kebijakan semu dalam masa krisis.
Di ribuan toko grosir, supermarket, dan toko kelontong yang berpartisipasi dalam program "Thais Helping Thais", pengecer telah meluncurkan promosi di dalam toko dengan papan nama berwarna-warni yang menyoroti barang-barang diskon. Promosi tersebut mencakup label mencolok "diskon 50%" serta pajangan alternatif barang dengan biaya lebih rendah.
Walaupun inflasi utama Thailand tetap berada di wilayah negatif selama 11 bulan terakhir, kenaikan biaya energi diperkirakan akan mendorong harga konsumen kembali ke kisaran target Bank of Thailand sebesar 1% hingga 3% paling cepat pada tahun 2026.
Secara terpisah pada Senin, grup bisnis terbesar di Thailand menaikkan prospek inflasi menjadi 2% hingga 3% dari sebelumnya 0,2% hingga 0,7%. Kelompok tersebut juga memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi menjadi 1,2% hingga 1,6% untuk tahun 2026 dari proyeksi awal sebesar 1,6% hingga 2%.
(tps/haa)
Add
as a preferred
source on Google
