Gerakan Rakyat Percepat Pembentukan DPD, Harus Tuntas April 2025

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat menggelar rapat pleno pada Jumat (14/3/2025) di Jakarta Initiative Office. Rapat ini menjadi momentum penting dalam memperkuat struktur organisasi serta merumuskan langkah strategis guna menghadapi berbagai agenda di tahun 2025.

Menurut Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Sahrin Hamid , dalam rapat yang dihadiri jajaran pimpinan DPP Gerakan Rakyat tersebut, sejumlah keputusan strategis berhasil disepakati. Salah satu keputusan utama adalah sistem pembinaan organisasi yang berbasis zonasi, yang bertujuan untuk mempercepat konsolidasi dan memperkuat koordinasi di tingkat daerah.

Pembagian wilayah pembinaan ini terdiri dari enam zona, yaitu Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku-Papua. Setiap zona akan dikoordinasikan langsung oleh wakil ketua umum yang bertanggung jawab memastikan jalannya pembinaan, kaderisasi, serta penguatan jaringan di masing-masing wilayah.

Selain penetapan sistem zonasi, rapat pleno juga menegaskan pentingnya percepatan pembentukan kepengurusan daerah. Oleh karena itu, diputuskan bahwa musyawarah daerah (musda) untuk pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat harus diselenggarakan paling lambat April 2025. Musda ini akan menjadi forum demokratis bagi kader dan pengurus daerah dalam menentukan kepemimpinan serta menyusun program kerja yang selaras dengan visi organisasi di tingkat nasional. Untuk memastikan penyelenggaraan musda berjalan sesuai dengan standar organisasi, Rapat Pleno I Gerakan Rakyat juga menetapkan Pedoman Pelaksanaan Musda sebagai acuan resmi bagi seluruh pengurus daerah.

"Sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pengurus pusat dan daerah, DPP Gerakan Rakyat juga menetapkan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2025 pada bulan Mei. Rakernas ini akan menjadi forum strategis yang dihadiri oleh para pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari seluruh Indonesia," kata Sahrin dalam keterangannya, Sabtu (15/3/2025).

Dalam rakernas, DPP dan DPW akan membahas berbagai agenda penting, termasuk evaluasi kinerja organisasi, perumusan kebijakan strategis, serta penyelarasan program kerja antara tingkat pusat dan daerah. Kehadiran para pengurus DPW dalam Rakernas diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta mempercepat implementasi program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Sahrin mengatakan, keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam rapat pleno ini mencerminkan komitmen Gerakan Rakyat dalam membangun organisasi yang lebih solid, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. "Dengan model pembinaan berbasis zonasi, percepatan pembentukan kepengurusan daerah, serta pelaksanaan rakernas yang melibatkan DPW dari seluruh Indonesia, Gerakan Rakyat optimistis dapat semakin memperluas jangkauan perjuangan dan memperkuat dampak positif bagi masyarakat."

Diketahui, ormas Gerakan Rakyat dideklarasikan di kawasan Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025). Anies Baswedan hadir dalam acara tersebut. Selain deklarasi, dilakukan pula pengukuhan DPP Gerakan Rakyat. Sahrin Hamid, Juru Bicara Anies Baswedan, didaulat menjadi Ketua Umum Gerakan Rakyat.

(zik)