Kemendagri Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran PSU dengan KPU-Bawaslu

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) yang menjalankan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan, menegaskan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. Pada Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk kembali mengingatkan terkait koordinasi pelaksanaan PSU.

"Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota," kata Ribka, Selasa (4/3).

Sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu, rapat kali ini berfokus terhadap kesiapan anggaran PSU yang sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Menurut Ribka, rapat bertujuan antara lain untuk mengetahui sumber pembiayaan dan tingkat koordinasi. Ke depannya, Kemendagri juga berencana menggelar rapat dengan pemda setempat.

Ribka menyampaikan, pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain," paparnya.

Guna memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri juga akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif.

"Saya pikir di (proses) efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah, ini yang mungkin coba kita cari skemanya," katanya.

Terakhir, Kemendagri akan terus mendorong Pemda agar berkoordinasi secara intens dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

(rir/rea)

[Gambas:Video CNN]