2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Sebelum Amerika Serikat (AS) menekan Venezuela dengan melakukan operasi militer dan penahanan pemimpin, Asia Tenggara nyaris mengalami episode serupa. Malaysia pada 1965 pernah berniat menahan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew.
Meski konteksnya berbeda, kisahnya nyaris relevan dengan situasi masa kini. Untuk memahami konteksnya, Singapura pada awalnya merupakan jajahan Inggris. Pada 1946, wilayah ini bergabung dalam Federasi Malaya yang masih berada di bawah kendali Britania Raya. Kala itu, Malaysia sebagai negara belum sepenuhnya terbentuk. Singapura dan Malaya sama-sama berada dalam struktur kolonial Inggris.
Tahun 1955, Inggris menyelenggarakan Pemilu pertama di Singapura dan dimenangkan oleh tokoh pro-kemerdekaan, yakni David Saul Marshall. Namun, menurut buku Singapore: A Modern History (2020), Marshall tak bertahan lama karena desakannya atas otonomi penuh ditolak Inggris. Dia kemudian mundur dan digantikan oleh Lim Yew Hock yang lebih pragmatis.
Di bawah kepemimpinan baru, Inggris akhirnya memberikan otonomi pemerintahan internal kepada Singapura dengan jabatan perdana menteri. Namun, pemerintahan otonomi ini dinilai tidak berjalan optimal.
Situasi tersebut mendorong Singapura untuk sepenuhnya lepas dari Inggris dan bergabung dengan Federasi Malaysia pada 31 Agustus 1963.
Masalah muncul tak lama setelah penggabungan itu. Kerusuhan antar etnis kerap terjadi di Singapura, memicu ketegangan politik antara Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman dan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew.
Tunku memandang Singapura sebagai sumber instabilitas, sementara Lee berulang kali mengkritik kebijakan Kuala Lumpur yang dianggap diskriminatif. Ini tentu saja membuat Tunku meradang sebab Lee Kuan Yew-lah yang dinilai sebagai pemicu masalah.
Konflik politik tersebut membuat Tunku Abdul Rahman berniat menyingkirkan Lee Kuan Yew dengan cara ekstrem, yakni melakukan penahanan langsung. Rencana ini tercatat dalam arsip Albatross File yang telah dibuka ke publik. Melansir CNA, rencana tersebut disampaikan oleh Komisaris Tinggi Inggris Antony Head saat bertemu Tunku pada 1 Juni 1965.
Head mempertanyakan keras niat tersebut. Penangkapan pemimpin hasil pemilu dinilai berpotensi mengguncang opini publik internasional. Selain itu, Inggris menganggap Singapura sebagai benteng penting dalam menghadang pengaruh komunisme di kawasan. Jika Singapura jatuh, Inggris khawatir Malaysia justru semakin rentan terhadap ideologi komunis.
Berbagai upaya membujuk Tunku agar mengurungkan niatnya tak membuahkan hasil.
"Aku tahu tugasku dan aku tidak akan ragu untuk melakukannya," tegas Tunku.
Namun, sikap Tunku akhirnya berubah ketika Inggris membawa-bawa Indonesia. Saat itu, Malaysia sedang terlibat konfrontasi dengan Indonesia. Menurut Linda Sunarti dalam Persaudaraan Sepanjang Hayat?: Mencari Jalan Penyelesaian Damai Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966 (2014), konflik tersebut bermula dari kebijakan Presiden Soekarno yang menentang pembentukan Federasi Malaysia.
Antony Head memperingatkan jika Malaysia tetap nekat menahan Lee Kuan Yew, Inggris akan menarik dukungan militernya. Kondisi tersebut berpotensi membuka jalan bagi Indonesia untuk masuk dan menggagalkan keberlangsungan Malaysia sebagai negara baru.
Ancaman itulah yang membuat Tunku Abdul Rahman mengurungkan niatnya.
"Baiklah kalau begitu, saya harus berdamai dengan Indonesia," ungkap tunku.
Sebagai jalan keluar, Tunku bersama parlemen Malaysia memilih opsi lain, yakni mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaysia. Keputusan itu terealisasi pada 9 Agustus 1965. Singapura resmi menjadi negara berdaulat dan jadi satu-satunya negara di dunia yang merdeka bukan atas keinginannya sendiri. Beberapa bulan setelahnya, Malaysia pun benar-benar melakukan normalisasi dengan Indonesia.
(mfa/luc)
