LPEM: 4 Provinsi RI Ini Paling Rentan Kebijakan Efisiensi Anggaran

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) merilis survei Fiscal Outlook Maret, 2025.

Dalam survei yang dilakukan LPEM tersebut menemukan bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mempengaruhi perubahan struktur pendapatan dan belanja pemerintah daerah.

"Terutama karena sebagian besar pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada pendapatan transfer," tulis LPEM UI dalam surveinya dikutip Selasa (8/4/2025).

Seperti yang diketahui, salah satu target efisiensi yang ditetapkan adalah penghematan sebesar Rp 306,69 triliun. Adapun terdiri dari, Rp256,1 triliun dari anggaran Kementerian/Lembaga dan Rp50,59 triliun dari Transfer ke Daerah.

Penurunan belanja pemerintah di daerah yang struktur ekonominya didominasi oleh sektor administrasi pemerintahan berpotensi menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

"Penurunan belanja pemerintah daerah berpotensi berdampak signifikan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi regional ke depan jika tidak dimitigasi dengan baik," tulisnya.

Efisiensi alokasi TKD pada wilayah-wilayah tersebut dapat berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi dan menghambat wilayah-wilayah tersebut untuk mengejar ketertinggalan dengan wilayah lainnya.

Perlambatan akan lebih dirasakan jika provinsi tersebut memiliki tingkat risiko fiskal dan risiko ekonomi yang tertinggi.

LPEM UI menjelaskan provinsi dengan profil risiko tertinggi, baik dari sisi fiskal maupun ekonomi, adalah Provinsi Aceh, Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, pada 2024 kontribusi APBD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh sebesar 20,54%.

Kontribusi APBD terhadap PDRB Maluku Utara sebesar 16,33%, Papua Barat Daya sebesar 29,05%, dan Papua Selatan sebesar 26,42%.

(haa/haa)

Next Article Istana Tegaskan Stafsus Kementerian Dibatasi 5 Saja!