Mahasiswa Diajak Bersama-sama Kawal Implementasi UU TNI Terbaru

JAKARTA - Semua elemen mahasiswa dan masyarakat diajak untuk bersama-sama mengawal implementasi UU TNI terbaru agar tetap berpijak pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia ( HAM ). Ajakan itu disampaikan Koordinator Nasional Aliansi Mahasiswa Indonesia Charles.

Dia mengungkapkan tantangan ke depan bukan hanya pada kesiapan institusi TNI, tetapi juga pada partisipasi aktif rakyat, termasuk mahasiswa dalam mendukung stabilitas dan keamanan nasional berbasis nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dia mengapresiasi DPR dan pemerintah atas keberanian politik dan kesadaran strategis dalam mengesahkan RUU TNI.

“Pengesahan RUU TNI adalah langkah monumental dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah lanskap global yang penuh ketidakpastian. Kami, mahasiswa Indonesia, mengapresiasi dan mendukung penuh upaya ini. Kita tidak boleh tertinggal dalam menghadapi dinamika perubahan zaman,” kata Charles dalam Diskusi Publik bertajuk ‘RUU TNI Disahkan: Kita Harus Apa?’, Selasa (29/4/2025).

Sementara itu, Direktur Pusat Sosial Politik dan Pertahanan Keamanan (Sospolhukam) BEM PT NU Se-Nusantara Gangga Listiawan yang membawakan topik "RUU TNI dan Peran Hukum dalam Menjaga Keamanan Nasional di Tengah Perubahan Cepat Zaman."

Gangga menekankan bahwa pembaruan RUU TNI merupakan respons visioner terhadap kompleksitas ancaman global, termasuk ancaman siber, konflik asimetris, dan dinamika geopolitik internasional. Dia menilai, penguatan kerangka hukum melalui RUU ini akan menjadikan TNI semakin adaptif, profesional, serta mampu menghadapi tantangan multidimensi di era globalisasi.

Dalam kesempatan sama, Ketua Kajian Hukum DEMA PTKIN Ilham Ulumudin mengangkat tema "Peran Strategis Mahasiswa dalam Mendukung Ketahanan Nasional”. Dia mengingatkan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang tidak hanya menjadi penonton, melainkan pendukung aktif reformasi sektor pertahanan.

Dirinya mendorong mahasiswa untuk membangun narasi positif, literasi kebangsaan, serta keterlibatan kritis dalam mengawal implementasi RUU TNI pasca-pengesahan. Kegiatan ini menegaskan bahwa pembaruan UU TNI bukan sekadar kebutuhan internal militer, melainkan bagian integral dari strategi nasional dalam menghadapi perubahan bentuk ancaman global yang semakin kompleks, perkembangan teknologi pertahanan yang menuntut adaptasi cepat.

Kemudian, dinamika geopolitik regional yang semakin kompetitif, serta kebutuhan memperkuat sinergi antara pertahanan nasional dengan supremasi hukum dan demokrasi. Para narasumber menganggap pembaruan ini juga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam memperjelas peran dan tugas TNI baik di masa damai maupun dalam kondisi kontinjensi, serta membuka ruang lebih luas untuk operasi militer selain perang (OMSP) dalam menjaga ketertiban nasional.

(rca)