Membaca APBN Sebagai Mesin Transformasi Ekonomi di Tengah Tren Global

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Di tengah dunia yang masih dibayangi perang dagang, fragmentasi geopolitik, gejolak harga komoditas, dan ketidakpastian suku bunga global, Indonesia justru mematok target pertumbuhan ekonomi cukup ambisius: 5,8-6,5 persen pada 2027. Target itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi sekadar berbicara soal menjaga stabilitas ekonomi, melainkan mulai mendorong transformasi struktur ekonomi nasional.

Paparan Presiden Prabowo Subianto dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 memperlihatkan perubahan cara pandang terhadap APBN. Negara tidak lagi menempatkannya hanya sebagai alat administrasi fiskal.

Akan tetapi mulai diposisikan sebagai instrumen strategis pembangunan dan "alat perjuangan" untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Di balik narasi itu tersimpan pesan penting: negara ingin kembali mengambil peran lebih aktif dalam mengarahkan ekonomi nasional.

Kembalinya Negara dalam Ekonomi
Perubahan ini sesungguhnya sejalan dengan tren global. Amerika Serikat kini menjalankan industrial policy melalui Inflation Reduction Act. China semakin agresif menopang industri nasional dengan kekuatan negara. Saudi Arabia menggunakan Public Investment Fund untuk mendiversifikasi ekonomi pascaminyak.

Singapura sejak lama memiliki Temasek sebagai instrumen investasi strategis negara, sementara Korea Selatan berhasil membangun industrialisasi melalui developmental state yang aktif mengarahkan sektor prioritas.

Dunia tampaknya memasuki era baru ketika negara tidak lagi sekadar menjadi regulator, tetapi juga arsitek pembangunan ekonomi nasional. Indonesia mulai bergerak ke arah yang sama melalui hilirisasi, industrialisasi, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan investasi strategis. Sinergi APBN dengan Danantara juga menunjukkan bahwa pemerintah mulai memandang fiskal bukan hanya sebagai alat belanja, tetapi sebagai instrumen pembentukan kapasitas ekonomi baru.

Dari Stabilitas Menuju Transformasi
Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia bertumpu pada konsumsi domestik dan ekspor komoditas mentah. Model ini cukup menjaga pertumbuhan, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan lompatan produktivitas nasional. Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang serius.

Kontribusi manufaktur terhadap PDB masih berada di kisaran 18-19 persen, jauh di bawah China pada fase industrialisasi agresifnya maupun Korea Selatan pada masa awal transformasi industrinya. Rasio pajak Indonesia juga masih relatif rendah, sekitar 10-11 persen terhadap PDB, tertinggal dibandingkan banyak negara maju yang mampu mencapai di atas 25 persen. Di sisi lain, ICOR Indonesia yang masih berada di kisaran 6 menunjukkan investasi besar belum sepenuhnya menghasilkan output ekonomi optimal.

Di sinilah paradoks besar Indonesia muncul: kaya sumber daya alam, tetapi masih berjuang keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Karena itu, target pertumbuhan di atas 6 persen sejatinya bukan sekadar target angka, melainkan upaya mempercepat transformasi struktur ekonomi nasional. Dan APBN sedang diposisikan sebagai katalisnya.

APBN dan Mesin Industrialisasi Baru
Yang menarik, pemerintah tampaknya memahami bahwa APBN tidak mungkin bekerja sendirian. Karena itu, desain fiskal 2027 mulai diarahkan untuk menciptakan efek pengungkit terhadap investasi swasta dan pembiayaan strategis. Pemerintah mulai bergerak dari paradigma government spending menuju government-led investment acceleration. APBN bukan lagi sekadar sumber belanja, tetapi mulai diposisikan sebagai pemicu terbentuknya skala ekonomi baru.

Namun tantangannya tetap besar. Pemerintah masih menjaga defisit pada kisaran 1,8-2,4 persen PDB, sementara kebutuhan pembiayaan untuk hilirisasi, energi, pangan, infrastruktur, dan transformasi digital terus meningkat.

Sejarah menunjukkan bahwa industrialisasi tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tetapi juga tata kelola yang kuat, efisiensi birokrasi, kepastian hukum, kualitas SDM, dan sektor keuangan yang mampu menyediakan pembiayaan jangka panjang dengan biaya kompetitif. Tanpa itu, APBN berisiko hanya menjadi mesin belanja rutin, bukan mesin transformasi ekonomi.

Pertumbuhan yang Harus Terasa
Yang juga penting, pemerintah mulai menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus terasa dalam kehidupan masyarakat. Narasi mengenai petani, nelayan, guru, UMKM, hingga perlindungan lansia menunjukkan upaya menghubungkan stabilitas makro dengan kesejahteraan sosial. Target penurunan kemiskinan, perbaikan rasio gini, dan peningkatan lapangan kerja formal memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya ingin tumbuh tinggi, tetapi juga lebih inklusif.

Ini penting karena banyak negara mengalami paradoks ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi ketimpangan sosial justru melebar. Ketika pertumbuhan tidak menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan publik terhadap institusi ekonomi perlahan menurun. Indonesia tentu tidak ingin mengalami situasi serupa. Karena itu, transformasi ekonomi harus menghasilkan produktivitas, pekerjaan formal, kelas menengah yang kuat, dan distribusi kesejahteraan yang lebih luas.

APBN sebagai Alat Sejarah
Pada akhirnya, KEM PPKF 2027 menunjukkan bahwa Indonesia sedang mencoba memasuki fase baru pembangunan ekonomi nasional. Negara tidak lagi sekadar menjaga stabilitas, tetapi mulai berusaha membentuk arah transformasi jangka panjang. Jalan ini tentu tidak mudah. Dunia masih penuh tekanan eksternal, nilai tukar tetap rentan, dan ruang fiskal Indonesia juga belum sepenuhnya longgar.

Tetapi sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil melakukan lompatan ekonomi bukanlah negara yang hanya sibuk menjaga stabilitas. Mereka adalah negara yang mampu menggunakan fiskal, investasi, industri, dan kelembagaan sebagai alat transformasi nasional.

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google