1 hour ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengusulkan pembentukan sebuah badan internasional bernama Dewan Perdamaian (Board of Peace), yang awalnya dirancang untuk mengawasi rekonstruksi Gaza. Namun, dokumen piagam menunjukkan mandat dewan ini tidak dibatasi hanya pada wilayah Palestina, melainkan mencakup kawasan konflik lain secara global.
Salah satu poin paling mencolok dari piagam tersebut adalah syarat kontribusi finansial. Negara-negara diminta membayar hingga US$1 miliar atau sekitar Rp16,9 triliun untuk mendapatkan keanggotaan tetap di dewan ini.
Berikut fakta-fakta terkait Dewan Perdamaian Gaza milik Trump, seperti dikutip AFP, Rabu (21/1/2026):
Tugas Dewan Perdamaian
Dalam piagam pendiriannya, Dewan Perdamaian disebut sebagai "organisasi internasional yang bertujuan mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang andal dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di wilayah yang terdampak atau terancam konflik."
Piagam tersebut juga menegaskan bahwa dewan akan menjalankan fungsi pembangunan perdamaian sesuai hukum internasional.
Trump Sebagai Ketua Seumur Hidup
Dewan Perdamaian akan diketuai langsung oleh Donald Trump, yang juga bertindak terpisah sebagai perwakilan resmi Amerika Serikat.
"Ketua memiliki kewenangan eksklusif untuk membentuk, mengubah, atau membubarkan badan-badan turunan sesuai kebutuhan misi Dewan Perdamaian," bunyi piagam tersebut.
Trump berhak menunjuk anggota dewan eksekutif yang digambarkan sebagai "pemimpin berkaliber global" untuk masa jabatan dua tahun, dan dapat memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Posisi ketua hanya dapat berakhir jika Trump mengundurkan diri secara sukarela atau tidak mampu menjalankan tugas.
Seorang pejabat AS mengonfirmasi bahwa Trump bahkan dapat tetap menjadi ketua setelah tidak lagi menjabat presiden, kecuali ia memilih mundur.
"Trump bisa mempertahankan posisi ketua sampai ia mengundurkan diri," ujar pejabat tersebut.
Syarat Keanggotaan dan Iuran
Keanggotaan Dewan Perdamaian hanya dapat diperoleh melalui undangan Presiden AS, dan negara anggota akan diwakili langsung oleh kepala negara atau pemerintahan.
Masa keanggotaan normal dibatasi maksimal tiga tahun. Namun, aturan ini tidak berlaku bagi negara yang menyumbang lebih dari US$1 miliar (Rp16,9 triliun) dalam bentuk dana tunai pada tahun pertama.
Meski demikian, pejabat AS menekankan bahwa keanggotaan tidak otomatis mewajibkan kontribusi finansial.
"Keanggotaan itu sendiri tidak membawa kewajiban pendanaan wajib, di luar sumbangan sukarela yang dipilih negara atau mitra," katanya.
Yang Berada di Dewan Eksekutif
Dewan eksekutif Dewan Perdamaian akan dipimpin langsung oleh Donald Trump dan diisi tujuh tokoh kunci, yakni Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, negosiator khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, miliarder sektor keuangan AS Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Robert Gabriel yang dikenal sebagai ajudan dekat Trump di Dewan Keamanan Nasional.
Negara yang Diundang
Puluhan negara disebut telah menerima undangan, mulai dari sekutu dekat hingga rival AS. China termasuk yang diundang, begitu pula Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, meski Rusia masih menginvasi Ukraina.
Beberapa negara langsung menyatakan minat bergabung, termasuk Hongaria di bawah Viktor Orban dan Uni Emirat Arab. Kanada juga menyatakan akan ikut serta, namun secara tegas menolak membayar kontribusi US$1 miliar untuk status anggota tetap.
Negara yang Menolak Bergabung
Prancis mengindikasikan tidak akan bergabung. Sikap ini memicu ancaman Trump untuk mengenakan tarif tinggi terhadap anggur Prancis.
Zelensky menyebut akan "sangat sulit" bagi Ukraina untuk duduk satu dewan dengan Rusia. Inggris pun menyampaikan kekhawatiran serupa.
"Putin adalah agresor dalam perang ilegal melawan Ukraina dan berulang kali menunjukkan bahwa dia tidak serius soal perdamaian," ujar juru bicara Downing Street.
Piagam Dewan Perdamaian menyatakan badan ini akan mulai berlaku setelah tiga negara menyatakan persetujuan resmi untuk terikat pada ketentuan yang ada.
(tfa/tfa)
[Gambas:Video CNBC]
