Jakarta, CNBC Indonesia - Negara-negara Eropa dilaporkan masih belum menemukan konsensus yang pasti terkait peningkatan anggaran militer. Hal ini terjadi saat Benua Biru menghadapi ancaman dari Rusia, yang sebelumnya telah melancarkan serangan ke Ukraina.
Mengutip Newsweek, Kamis (27/3/2025), Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sebelumnya menyusun rencana untuk memperkuat kemampuan pertahanan Uni Eropa (UE). Manuver ini dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menghentikan dukungan AS untuk Ukraina dan mengkritik Eropa karena ketergantungan militernya pada Washington.
Rencana ini termasuk mengizinkan negara-negara UE untuk sementara meningkatkan pengeluaran pertahanan sebesar 1,5% dari PDB selama empat tahun dan meminjam 150 miliar euro (Rp2.487 triliun) atas nama UE untuk pengadaan senjata bersama dan bantuan Ukraina. Harapannya adalah bahwa rencana berbasis pinjaman tersebut akan diterima, terutama oleh negara-negara seperti Italia dan Spanyol yang tidak mencapai target pengeluaran pertahanan NATO sebesar 2% dari PDB.
Namun, diplomat Eropa telah memberi tahu bahwa rencana untuk melonggarkan aturan fiskal UE guna memacu investasi dalam pertahanan telah menyebabkan beberapa negara khawatir akan terlilit utang sedemikian rupa. Meskipun Komisi Eropa dapat meminjam dengan biaya lebih murah daripada sebagian besar negara anggota, pinjaman tersebut masih dihitung terhadap tingkat utang nasional, yang dapat menimbulkan masalah bagi negara-negara yang terlilit utang besar.
Pasalnya, negara-negara Eropa Selatan dengan tingkat utang publik yang tinggi telah mengusulkan apa yang disebut obligasi pertahanan, yang dibiayai oleh pinjaman bersama UE di pasar modal. Namun, hal ini memerlukan persetujuan bulat dari semua 27 anggota blok dan ditentang oleh beberapa negara, seperti Belanda dan Jerman, karena khawatir hal itu akan menjadi preseden untuk kewajiban utang bersama di masa mendatang.
Jalan yang Berbeda
Pekan lalu, paket bantuan Eropa senilai 40 miliar euro (Rp 663 triliun) untuk Ukraina dibatalkan dari agenda pertemuan puncak Dewan Eropa setelah mendapat tentangan dari negara-negara Selatan Benua Biru seperti Prancis, Italia, Spanyol, dan Portugal.
Negara-negara Eropa Selatan menginginkan kontribusi yang relatif terhadap PDB mereka dan meminta UE untuk mencari sumber pendanaan lain, seperti sisa laba yang dihasilkan oleh aset Rusia yang dibekukan.
Di sisi lain, Presiden Latvia dan Lithuania mengumumkan tujuan mereka untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 5% dari PDB. Lithuania mengatakan akan melakukannya pada tahun 2026. Latvia, bersama dengan Estonia, akan mengikutinya, meskipun belum ada jadwal yang diberikan karena kekhawatiran tentang ancaman yang ditimbulkan oleh Rusia semakin meningkat.
Nicu Popescu, seorang peneliti kebijakan di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, mengatakan kepada Newsweek bahwa tidak semua diskusi UE menghasilkan hasil langsung, dan sering kali gagal pada awalnya sebelum kesepakatan tercapai. Mengingat pentingnya Ukraina bagi perdamaian dan keamanan Eropa, Popescu mengatakan bahwa UE kemungkinan akan menemukan cara untuk membantu Ukraina.
"Tidak semua diskusi UE menghasilkan hasil langsung. Cukup sering UE pertama-tama gagal mencapai kesepakatan, dan kemudian berhasil mencapai kesepakatan pada sesuatu," ujarnya.
(tps)
Saksikan video di bawah ini:
Video: 2 Negara NATO Ancam Blokir Kebijakan EU-Harga Emas Naik Lagi
Next Article Dunia Makin Kacau, China Respons Perang Dagang Jilid II Trump