PBB: Rusia Bertanggung Jawab atas Kejatuhan Malaysia Airlines MH17

Australia dan Belanda juga meminta Rusia bertanggung jawab dan membayar ganti rugi atas kejadian itu. Sementara ICAO menilai Rusia lalai menegakkan aturan hukum internasional atas kejadian itu.

"Federasi Rusia gagal menegakkan kewajiban hukum udara internasional saat penembakan jatuh MH17 Malaysia Airlines pada 2014," kata ICAO, dikutip dari AFP, Selasa (13/5/2025).

Keputusan itu disambut gembira oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha. Dia menyatakan sebagai langkah pemulihan keadilan.

"Dan pesan jelas: tidak peduli berapa banyak uang dan upaya yang dikeluarkan Rusia untuk berbohong menutupi kejahatan, kebenaran dan keadilan akan menang," ucapnya.

Malaysia Airlines dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur ditembak oleh rudal BUK buatan Rusia. Korban meninggal karena kejadian 14 Juli 2014 mencapai 298 orang.

Australia dan Belanda menjadi dua negara dengan jumlah korban terbanyak. Dua pertiga korban tewas berasal dari Belanda dan 38 orang adalah warga Australia.

Sementara itu korban lain berasal dari Malaysia berjumlah 30 orang Malaysia. Banyak korban dilaporkan memiliki kewarganegaraan ganda.

Presiden Ukraina kala itu, Petro Poroshenko menyebut kejadian itu sebagai aksi teroris. Di sisi lain, Rusia terus menerus membantah terlibat.

Pemberontak pro Rusia mengatakan pesawat ditembak jatuh oleh militer Ukraina. Begitu juga dengan Presiden Vladimir Putin menuding Ukraina yang harus bertanggung jawab.

Sebelum ICAO, sejumlah hasil penyelidikan juga telah diumumkan kepada publik. Misalnya pengadilan Belanda telah menjatuhkan penjara seumur hidup pada tiga pelaku penembakan terdiri dari dua orang warga Rusia.

Dua tahun lalu, tim penyelidik internasional terdiri dari Belanda, Australia, Malaysia, Belgia, dan Ukraina mengumumkan hasil yang juga merujuk pada Rusia. Mereka memiliki indikasi kuat Putin menyetujui pasokan rudal yang akhirnya mengakhiri perjalanan MH17.