Penyelundupan Ilegal di Perbatasan Korea Utara dan China Picu Tragedi Kemanusiaan

PYONGYANG - Sebuah insiden tragis baru-baru ini menguak kembali praktik penyelundupan ilegal antara Korea Utara dan China yang selama ini luput dari sorotan dunia internasional.

Kapal kargo Korea Utara yang diduga terlibat dalam ekspor batu bara ilegal tenggelam usai bertabrakan dengan kapal China di Laut Barat Korea beberapa waktu lalu. Akibat kecelakaan tersebut, hampir 20 awak kapal Korea Utara diperkirakan tewas.

Pemerintah Korea Utara dan China hingga kini belum memberikan pernyataan resmi mengenai insiden ini. Dugaan kuat muncul bahwa kedua negara enggan mengakui kejadian tersebut karena dapat membuka fakta mengenai pelanggaran terhadap sanksi Dewan Keamanan PBB.

“Diamnya kedua negara menunjukkan bahwa mereka ingin menghindari pengakuan bahwa ada pelanggaran sanksi internasional yang terjadi,” ujar Byung-kwan Park, Peneliti Senior di Institute for National Security Strategy (INSS), kepada Sindonews pada Jumat (11/4/2025).

Menurut Park, penyelundupan ilegal antara Korea Utara dan Tiongkok bukanlah hal baru. Bahkan setelah PBB memperketat sanksi terhadap Korea Utara pada tahun 2017, Korea Utara tetap melanjutkan penyelundupan batu bara, minyak bumi, dan hasil laut melalui China.

Pada tahun 2018, citra satelit menangkap kapal-kapal Korea Utara melakukan transfer ilegal minyak mentah dari kapal ke kapal di lepas pantai China. Pada tahun 2019, dilaporkan bahwa sejumlah besar batu bara Korea Utara masuk ke pelabuhan-pelabuhan China.

Perdagangan ilegal ini terus terjadi pada tahun 2020, dengan konfirmasi seringnya kapal Korea Utara berlayar ke dan dari pelabuhan China dengan AIS dimatikan. AIS (Automatic Identification System) adalah sistem pelacakan kapal yang wajib diaktifkan demi keselamatan pelayaran. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa Pemerintah China tidak menegakkan sanksi terhadap Korea Utara secara ketat dan justru memungkinkan perekonomian Korea Utara tetap berjalan.

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, kata Park, China memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum internasional. Namun, membiarkan aktivitas penyelundupan Korea Utara merupakan pengabaian terhadap tanggung jawabnya sebagai kekuatan global.

‘’Jika Pemerintah China menutup mata atau gagal menindak tegas aktivitas ilegal ini, hal tersebut tidak hanya akan berdampak buruk pada denuklirisasi Korea Utara, tetapi juga pada stabilitas kawasan Asia Timur Laut,’’ jelas Park.