5 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Uni Emirat Arab (UEA) memperingatkan Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) bahwa negara tersebut dapat terpaksa menggunakan yuan China dalam perdagangan minyak. Mengutip laporan Wall Street Journal pada Minggu, langkah ini menjadi sinyal keretakan hubungan ekonomi antara Washington dan Abu Dhabi.
Gubernur Bank Sentral UEA, Khaled Mohamed Balama, menyampaikan apa yang digambarkan sebagai ancaman terselubung terhadap posisi dominan dolar AS dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, di Washington pekan lalu. Mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, pertemuan tersebut menyoroti posisi tawar UEA yang mulai bergeser.
Balama menjelaskan bahwa Abu Dhabi bisa saja membutuhkan bantuan darurat untuk mencegah krisis likuiditas dollar jika dampak ekonomi dari perang AS melawan Iran terus meningkat. Kondisi keuangan negara Teluk tersebut mulai tertekan seiring dengan biaya perlindungan ekonomi yang melonjak.
Teheran sendiri telah menjalankan strategi tekanan asimetris yang bertujuan untuk meningkatkan biaya bagi Washington dan sekutunya. UEA menjadi pihak yang menanggung dampak paling besar dari serangan balasan Iran terhadap pangkalan militer AS dan lokasi bernilai tinggi lainnya, dengan laporan lebih dari 2.800 drone dan rudal ditembakkan ke negara itu.
Departemen Keuangan AS sebenarnya dapat menawarkan kesepakatan pertukaran mata uang, meskipun pengaturan jenis ini biasanya ditangani oleh Federal Reserve. Namun, laporan media tersebut menyatakan bahwa persetujuan Federal Reserve untuk UEA sulit terjadi dan merujuk pada preseden tahun lalu di mana paket bantuan US$ 20 miliar (Rp 340 triliun) diatur oleh Departemen Keuangan untuk Argentina sebelum pemilu penting.
Pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, sebelumnya sempat memunculkan ide agar negara-negara Teluk menutupi sebagian biaya perang Iran. Mengutip estimasi Profesor Harvard Kennedy School, Linda Bilmes, AS menghabiskan dana langsung sebesar US$ 2 miliar per hari (Rp 34 triliun) selama 40 hari pertama konflik tersebut.
Kekecewaan Arab terhadap kebijakan AS juga mulai muncul dalam komentar publik dari tokoh-tokoh yang memiliki hubungan dengan pemerintah Teluk. Pada Minggu, Abdulkhaleq Abdulla, mantan penasihat Presiden UEA Mohammed bin Zayed, menyerukan agar pangkalan militer AS di negara tersebut ditutup karena dianggap sebagai beban daripada aset strategis.
Abdulla berpendapat bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan perolehan senjata canggih AS sebagai strategi pertahanan nasional alternatif. Menurutnya, ketergantungan pada pangkalan asing tidak lagi sejalan dengan kepentingan jangka panjang Abu Dhabi.
Di saat yang sama, Iran juga telah mengumpulkan pembayaran dari kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz yang dianggap netral dalam konflik tersebut. Iran menuntut pembayaran dalam bentuk yuan atau mata uang kripto untuk menghindari kontrol keuangan AS dan potensi sanksi di masa depan.
(tps/sef)
Add
as a preferred
source on Google
