Puan Minta Pemerintah Evaluasi Penugasan TNI di Wilayah Konflik

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti dinamika global yang kian memanas dan dampaknya terhadap Indonesia, mulai dari aspek keamanan hingga tekanan ekonomi. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pentingnya langkah terukur dari pemerintah, termasuk evaluasi terhadap keterlibatan prajurit dalam misi internasional.

Ia menekankan perlunya transparansi dalam penanganan isu-isu global yang melibatkan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan misi perdamaian.

"Penting bagi para pihak terkait untuk melakukan investigasi yang kredibel bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mengungkap fakta secara objektif. Upaya ini harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia," ujar Puan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

DPR juga menyoroti peran Indonesia dalam operasi penjaga perdamaian dunia. Menurut Puan, pemerintah perlu memastikan setiap penugasan dilakukan dengan kesiapan penuh dan perlindungan maksimal bagi personel.

"Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi terhadap penugasan prajurit TNI dalam wilayah konflik. Evaluasi tersebut harus mencakup kejelasan misi, mandat, kesiapan operasional, serta perlindungan maksimal terhadap personel sesuai standar praktik terbaik internasional," tegasnya.

Pada awal April ini, tiga penjaga perdamaian PBB asal Indonesia yang gugur sebagai korban dalam ledakan di Lebanon Selatan. Ledakan tersebut dilancarkan oleh serangan Israel yang terus-menerus menyerang Lebanon. Insiden terbaru ini terjadi hanya beberapa hari setelah tiga personel Indonesia lainnya tewas dalam peristiwa terpisah di wilayah yang sama.

Hal itu menjadi latar belakang DPR menyerukan untuk mengevaluasi penugasan TNI. Seruan ini muncul di tengah meningkatnya tensi geopolitik global yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi. DPR melihat konflik internasional tak lagi menjadi isu jauh, melainkan telah terasa hingga ke dalam negeri.

"Konflik geopolitik dan geoekonomi akibat eskalasi perang antara Amerika Serikat bersama Israel dan Iran telah memberikan tekanan nyata terhadap perekonomian global dan nasional. Risiko lonjakan harga energi, inflasi global, hingga ketidakpastian ekonomi semakin meningkat," kata Puan.

Tekanan tersebut mulai tercermin pada berbagai indikator domestik, termasuk nilai tukar hingga harga kebutuhan.

"Dampak itu sudah dirasakan, mulai dari lonjakan harga bahan bakar minyak, melemahnya rupiah terhadap dolar AS, kenaikan harga bahan kemasan, terganggunya rantai pasok komoditas, hingga ketidakpastian investasi global," paparnya.

Situasi ini menjadi peringatan bahwa gejolak global memiliki efek langsung terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

"Perang yang terjadi jauh dari wilayah negara kita, tetapi dampaknya langsung terasa melalui harga, daya beli, dan stabilitas ekonomi," ujar Puan.

Karena itu, DPR mendorong pemerintahan Prabowo untuk merespons cepat melalui kebijakan yang adaptif, baik dari sisi fiskal maupun moneter.

"Kondisi ini menuntut otoritas fiskal dan moneter mengambil kebijakan yang dapat menjaga perekonomian nasional tetap berjalan dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya," kata dia.