4 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Asinusa Putra Sekawan melakukan pengaduan kepada Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Adapun, pengaduan ini terkait dengan rencana perusahaan untuk membangun usaha floating storage unit atau FSU dan bunkering di Pulau Nipa, Selat Malaka.
Perusahaan menilai belum adanya regulasi yang mendukung perihal perizinan, pengawasan dan tata kelola, operasional FSU dan bunkering.
"Dengan demikian dukungan yang kami butuhkan adalah peran dari pemerintah sehubungan dari kegiatan FSU dan bunkering yang lebih adaptif," kata Satrio Murshandi, Direktur Utama PT ASINUSA Putra Sekawan, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, dengan dukungan pemerintah ini, Indonesia diharapkan bisa lebih berdaya saing dalam hal jasa FSU dan bunkering. Selama ini Indonesia selalu kalah saing dalam tarif bunkering yang kurang kompetitif ditambah dengan PPN 11%.
"Punya kita (tarif bungkering RI) lebih mahal (dari Singapura), baselinenya," kata Satrio.
Kenyataannya, hingga saat ini, Indonesia pun tidak memiliki FSU yang beroperasi di dalam negeri. Sementara itu, menurut Satrio, Indonesia belum memiliki usaha bunkering di sekitar Pulau Nipa.
Satrio pun menghitung potensi penerimaan negara dari bisnis jasa kepelabuhanan terkait dengan FSU, bunkering, ship to ship serta waiting order sebesar Rp 108 miliar. Adapun, Satrio mengungkapkan jasabunkering ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas pengisian kapal oleh perusahaan minyak seperti BP, Shell dan lainnya melalui operatornya.
"Kita gak muluk-muluk kita menargetkan 3% dalam 5 tahun, nilai transaksi akan pindah ke Indonesia dimana itu akan meng-create PPN atau corporate tax, dari corporate tax Rp 250 miliar," katanya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun menanggapi dirinya akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan permasalahan ini. Namun, dia melihat regulasi penyediaan bahan bakar tidak bisa dilakukan oleh pihak asing tanpa Pertamina sebagai penyalur energinya. Selain itu, dia melihat potensi pajaknya akan terbang ke luar.
"Nanti deh kita lihat," tegasnya.
"Kalau saya buat ini, Anda menyuruh saya buat bikin bisnis buat Anda dari ujung ke ujung. Emang Anda bayar pajaknya berapa?" canda Purbaya.
Kendati demikian, dia melihat ide besarnya cukup bagus, tetapi dia harus melihat regulasi yang ada terlebih dahulu.
"Pada dasarnya bisnisnya belum ada dan bukan barang kita juga yang dijual nanti," katanya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
