Polemik Rapat Bahas RUU TNI di Hotel Bintang 5, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto Angkat Bicara

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Utut Adianto angkat bicara terhadap pihak yang mengkritik rapat pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) yang digelar di Hotel Fairmont (hotel bintang 5) di tengah efisiensi anggaran.

Menurutnya, kritikan itu hanya sebuah pendapat belaka. Sebab, rapat di hotel sering dilakukan DPR RI seperti membahas Undang-Undang (UU) Kejaksaan hingga UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

"Ya kalau itu pendapatmu. Kalau dari dulu coba kamu cek UU Kejaksaan di Hotel Sheraton, UU Perlindungan Data Pribadi di Intercon, kok nggak kamu kritik?" kata Utut Adianto saat ditemui di sela-sela rapat RUU TNI, di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025).

Wakil rakyat dari PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont merupakan konsinyering.

"Ya kalau di sini kan konsinyering, kamu tau arti konsinyering? Konsinyering itu dikelompokan gitu ya," sebut Utut.

Sebelumnya, Komisi I DPR melanjutkan pembahasan rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) bersama pemerintah. Rapat digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat sejak Jumat hingga Sabtu, 14-15 Maret 2025.

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan, sedianya ada 92 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dalam RUU TNI. Dari jumlah itu, proses pembahasan DIM sudah 40% dibahas.

"Semalam kita baru bisa menyelesaikan sekitar 40% dari jumlah DIM. Saya tidak hafal persis kira-kira seperti itu. Itu yang kita selesaikan dari 92 DIM," kata TB kepada wartawan di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

(shf)