Pramono Anung Siapkan Rp26 Triliun untuk Perbaikan dan Subsidi Transportasi Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 26 Triliun untuk membenahi sistem transportasi di Jakarta dan subsidi 15 golongan yang digratiskan.

Anggaran tersebut, baginya realistis mengingat data yang ada menyebut angka kerugian per tahun di Jakarta akibat kemacetan mencapai Rp 100 triliun.

"Saya sendiri sudah menghitung bahwa kemacetan itu menyebabkan kerugian kurang lebih Rp100 triliun, kalau kita membebaskan hanya 15 golongan tadi, kami sudah menghitung kurang lebih Rp 26-27 triliun," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024)

Selain untuk subsidi, angka itu juga dianggarkan untuk penambahan trayek Transjakarta menjadi Transjabodetabek. Sehingga, masyarakat di daerah penyangga tidak perlu lagi mengendarai kendaraan bermotor untuk masuk ke Jakarta.

Terlebih, sebanyak 4 juta orang dari perbatasan setiap harinya masuk ke Jakarta untuk bekerja. Dengan demikian, kemacetan di Jakarta dapat dikurangi.

"Semua di Jakarta harus terkoneksi semua. Dipaksa naik kendaraan umum," kata dia.

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung akan libatkan tim ahli untuk selesaikan permasalah di Kampung Apung.

Nantinya, menurut dia, hasil rekomendasi yang diberikan oleh tim ahli akan menjadi pegangan pemerintah Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan genangan air di Kampung Apung.

Seperti diketahui Kampung Apung yang terletak di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat adalah kampung yang berada di atas air akibat banjir pada 1996 lalu.

Pramono mengatakan penyelesaian persoalan di Kampung Apung harus lengkap, bukan sekedar solusi sementara.

"Karena ini kan tertutup, enggak ada saluran keluar kemanapun. Begitu keluar juga sudah laut, 1 km dari sini kan sudah laut. Jadi penyelesaian di sini enggak bisa hanya temporary," kata Pramono dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Menurut Pramono, ada dua hal yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan Kampung Air yaitu dikeruk dan dipompa.

Untuk itu ia akan melibatkan para ahli dan apa yang direkomendasikan oleh mereka yang akan dilakukan oleh pemerintah Jakarta.

"Harus tenaga ahli, enggak bisa hanya temporary. Seperti saya, walaupun insinyur terus menyelesaikan, enggak, ini harus orang ahli untuk itu," pungkas Pramono.