loading...
Presiden Prabowo Subianto berpesan agar Koperasi Desa Merah Putih bisa memutus jerat rentenir, tengkulak, hingga pinjaman online (pinjol) yang menjadi sumber kemiskinan masyarakat di desa. Foto/Dok
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berpesan agar Koperasi Desa Merah Putih bisa memutus jerat rentenir , tengkulak , hingga pinjaman online (pinjol) yang menjadi sumber kemiskinan masyarakat di desa. Sebelumnya Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, hari ini untuk membahas mengenai Kopdes Merah Putih.
"Jadi intinya gini, Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa," kata Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi usai Rapat dengan Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Lebih lanjut, kata Budi, bahwa dengan adanya Kooperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, maka pendanaan masyarakat desa jauh lebih terbantu. "Juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan. Karena utang-berutang, tumpuk, gali lubang, tutup lubang itu kan tradisi yang juga mau dipangkas."
"Karena itu kami sampaikan bahwa Kooperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," pungkasnya.
Sementara pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, bahwa masalah pinjol, tengkulak, hingga rentenir adalah masalah perorangan yang secara hukum sulit pertanggungjawabannya.
"Yang disampaikan tadi, masalah pinjol, tengkulak, segala macam, rentenir, itu kan perorangan yang secara hukum akan sulit diminta pertanggungjawaban. Dan mereka terjebak di situ. Dan nggak ada bargaining. Nggak ada kekuatan bargaining posisi tawar para petani," katanya.
Tito pun menyampaikan, koperasi ini hadir sebagai mewakili negara. Negara, katanya, hadir untuk menyelamatkan masyarakat memutus jangan sampai tergantung pinjol, tengkulak, rentenir, yang tidak bisa dipertanggungjawab secara hukum.
"Kalau dengan kooperasi kan jelas transaksinya. Itulah kehadiran negara ini akan menyelamatkan mereka," pungkasnya.
(akr)