3 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil menjelaskan rencana penambahan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebesar 12%. Menurutnya ada nilai yang harus dibayarkan pemerintah untuk merealisasikan proses ini, meskipun nilainya kecil.
Bahlil menjelaskan pihaknya sudah berbicara dengan dengan PT Freeport Indonesia terkait rencana penambahan saham ini. "Divestasi ini nilainya sangat kecil sekali, nah tapi ini terjadi setelah 2041," kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (24/10/2025).
Yang jelas, kata Bahlil, kegiatan operasional tambang Freeport harus tetap berjalan. Sebagai gambaran, produksi konsentrat tembaga-emas yang terjadi saat ini merupakan hasil eksplorasi tahun 2003-2004, dengan puncak produksi yang akan mengalami penurunan di tahu 2035.
Maka dari itu, pembahasan mengenai kelanjutan operasional Freeport harus segera dilakukan, baik mengenai perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang habis di 2041, rencana eksplorasi, termasuk di dalamnya penambahan saham sebesar 12%.
"Kalau tidak segera kita lakukan pembicaraan, perpanjangan, dan eksplorasi maka kita akan kehilangan waktu," katanya.
Untuk itu menurut Bahlil, awal bulan depan akan kembali melakukan pembicaraan dengan Freeport Indonesia untuk memfinalisasi pokok-pokok yang dibutuhkan untuk perpanjangan IUPK. Termasuk di dalamnya penambahan saham 12% dan juga penetapan Pajak Penghasilan Khusus sebesar 25%.
"Yang pertama adalah penambahan saham 12%, yang kedua PPh Badan tetap di 25%, sekalipun negara sekarang PPh badan turun di bawah 22%. Tapi dia (Freeport) harus tetap di 25%," kata Bahlil.
Penetapan PPh 25% ini, menurut Bahlil, perlu dilakukan untuk mengoptimalisasi pendapatan negara. Selain itu Freeport juga nantinya akan membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan di Papua. Termasuk meminta pengusaha lokal asal Papua untuk mengambil bagian dalam proses pekerjaan di masa depan.
"Karena ini kita dorong untuk tetap optimalisasi pendapatan manfaat sebenar-benarnya diperoleh negara," kata Bahlil.
Pemerintah Minta Audit
Selain itu, Bahlil juga mengatakan mengatakan bahwa proses produksi sudah bisa dilaksanakan pasca bencana longsor di tambang bawah tanah area Grasberg Block Cave, Tembagapura, Mimika, Papua, September lalu. Terdapat 7 korban meninggal karena terjebak pada bencana itu.
"Saya tadi malam berbicara dengan pak Tony Wenas (Presdir PT Freeport Indonesia), sudah bisa kita memulai produksinya." kata Bahlil.
"Tapi saya katakan kita audit total dulu, Insya Allah dalam bulan depan sudah ada tanda-tanda perbaikan," sambungnya.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Minggu Depan Freeport Produksi Katoda Tembaga Perdana
