3 hours ago
1
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Nasi putih, sambal goreng, sayur lodeh, emping, rendang, opor, dan gulai dihidangkan di atas satu meja. Para tamu dari Eropa dan elite lokal bebas memilih hidangan sesuai selera mereka masing-masing. Di saat yang sama, dapur, logistik, dan koordinasi dikelola oleh kerangka kerja kolonial yang sebagian besar tidak terlihat. Inilah rijsttafel, prasmanan yang telah mewakili kemewahan dan keteraturan sejak akhir abad ke-19 di Hindia Belanda.
Jika rijsttafel adalah pertunjukan di meja depan, maka ambtenaar bekerja di dapur belakang. Berbeda dengan rijsttafel yang populer sejak 1870-an, konsep ambtenaar berakar lebih awal pasca runtuhnya VOC.
Konsep ambtenaar dipengaruhi oleh reformasi administratif Eropa ketika jabatan publik dimaknai sebagai profesi teknokratis dengan jenjang karier, aturan, dan memori institusional. Inilah yang memungkinkan negara-negara kolonial saat itu bisa bertahan: terdapat sistem yang dibentuk untuk mencatat, mengawasi, dan menangani pemerintahan sehari-hari.
Fokus diplomasi hari ini telah bergeser dari pertemuan besar dan pernyataan bersama resmi ke pertemuan yang lebih intim yang ditandai dengan agenda yang khusus, rumit dan cepat berubah. Isu-isu seperti energi, perubahan iklim, keamanan maritim, dan rantai pasokan memerlukan pengumpulan pengetahuan dan keahlian yang berkelanjutan dari waktu ke waktu.
Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri seharusnya tidak hanya dipandang sebagai lembaga politik seremonial, melainkan sebagai badan pemerintahan yang didukung oleh struktur profesional yang memahami ritme diplomasi. Dalam konteks minilateralisme, praktik diplomasi merupakan upaya berkelanjutan yang lahir dari pengalaman, hubungan, dan nilai-nilai kelembagaan.
Suasana negosiasi bersifat informal, keputusan diambil dengan cepat, dan mempertahankan sikap yang konsisten: hasilnya harus saling menguntungkan. Di meja rijsttafel internasional, para diplomat menyerupai ambtenaar yang memahami dapur kebijakan: tahu bahan, tahu risiko, dan tahu dampak jangka panjang dari setiap pilihan. Tanpa mereka, diplomasi berisiko terjebak dalam aktivitas simbolik, ramai pertemuan, minim akumulasi strategi.
Ketegangan antara profesionalisme dan simbol politik ini paling nyata terlihat pada penugasan diplomatik tertinggi: duta besar. Banyak aparatur sipil negara dan diplomat yang meniti karier dari bawah, bertugas di berbagai KBRI, mengelola isu teknis, dan membangun jejaring lintas negara selama puluhan tahun, namun tetap menghadapi batas struktural untuk mencapai posisi duta besar. Jabatan tersebut masih sangat bergantung pada hak prerogatif presiden yang kerap diwarnai pertimbangan politis.
Penunjukan figur nonkarier berulang kali memicu perdebatan publik, sementara diplomat profesional dengan rekam jejak panjang harus menerima bahwa jalur meritokrasi berhenti di tengah jalan. Bahkan pernah muncul pernyataan bahwa menjadi duta besar di negara "kecil" pun sudah cukup, sebuah pengakuan implisit bahwa logika penugasan belum sepenuhnya berpihak pada pengalaman dan kompetensi yang dibangun bertahun-tahun.
Di sinilah godaan lama kerap muncul kembali. Jabatan strategis mudah diperlakukan sebagai bagian dari prasmanan kekuasaan: kursi ditambah, porsi diperluas, tamu diperbanyak. Fokus bergeser pada siapa yang duduk di meja, bukan siapa yang memastikan dapur tetap bekerja. Padahal, negara modern jarang kehilangan arah karena kekurangan simbol, melainkan karena kekurangan aparatur yang benar-benar memahami cara kerja negara.
Penambahan Wakil Menteri Luar Negeri dapat bermanfaat, tetapi ini hanya berlaku jika fokusnya adalah pada peningkatan upaya teknis, memastikan kesinambungan kebijakan, dan mendorong kepemimpinan dari dalam organisasi itu sendiri. Tanpa penyesuaian penting ini, mendatangkan wakil menteri mungkin hanya memperluas pilihan yang tersedia, sementara tim diplomatik terus kekurangan profesional yang terampil dan berpengalaman yang dibutuhkan.
Meritokrasi Modern: Pelajaran dari Singapura
Pelajaran penting dapat kita temukan dari pengalaman Singapura pascakemerdekaan. Lee Kuan Yew memahami bahwa negara kecil dengan lingkungan strategis yang rapuh tidak bisa bergantung pada simbol politik semata.
Pelayanan publik, termasuk diplomasi, dibangun sebagai profesi berbasis merit, integritas, dan kompetensi teknis. Jabatan strategis tidak bisa diperlakukan sebagai hadiah politik, melainkan sebagai tanggung jawab administratif yang menuntut pemahaman mendalam atas sistem. Hasilnya bukan hanya birokrasi yang efisien, tetapi kapasitas negara untuk bergerak lincah dan konsisten di tengah perubahan geopolitik.
Pada akhirnya, di tengah pergeseran menuju minilateralisme, diplomasi bukan lagi sekadar etalase politik yang statis. Jika diibaratkan, nasi putih adalah diplomasi itu sendiri, sambal goreng adalah penggerak ekonomi, sayur lodeh mewakili pertahanan, emping mencerminkan kebudayaan dan pendidikan, rendang menjadi simbol keamanan strategis, opor adalah tata kelola institusi, sementara gulai merupakan arah politik dan kepemimpinan.
Tanpa "dapur" kebijakan yang diisi oleh para ambtenaar yang memahami detail teknis, investasi tidak akan mendarat dengan aman dan rantai pasokan nasional akan terus rentan. Di meja rijsttafel internasional, kekuatan sejati sebuah bangsa ditentukan oleh ambtenaar yang memastikan dapur birokrasi bekerja secara konsisten, profesional, dan berbasis merit.
(miq/miq)
