Rupiah Mata Uang Terburuk di Asia, Nyaris Tembus Rp18.000

Jakarta, CNBC Indonesia - Rupiah terus memburuk di hadapan dolar Amerika Serikat (AS), membuat mata uang Negeri Paman Sam nyaris menyentuh Rp18.000/US$.

Melansir Refinitiv, pada Jumat (1/5/2026), rupiah ditutup melemah 0,51% ke posisi Rp17.865/US$. Sedangkan sepanjang pekan ini, rupiah pun makin terpuruk yakni merosot 0,99% secara point-to-point.

Sementara itu di deretan mata uang Asia, rupiah menjadi yang terburuk karena ambles nyaris 1% dalam sepekan terakhir. Selain rupiah, ada yen Jepang dan dolar Hong Kong yang melemah. Namun keduanya hanya melemah tipis. Bahkan di Asia Tenggara, rupiah juga menjadi yang terburuk.

Sedangkan won Korea Selatan menjadi yang paling perkasa pada pekan ini, yakni melesat 0,86%, disusul rupee India yang menguat 0,72%.

Tekanan terhadap rupiah juga masih terjadi meski Bank Indonesia (BI) sudah melakukan berbagai langkah stabilisasi. Mulai dari intervensi di pasar obligasi, intervensi langsung di pasar spot, hingga intervensi di pasar non-deliverable forward (NDF) offshore dan domestik.

Bahkan, BI juga sudah menggunakan salah satu amunisi terkuatnya, yakni menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin. Ini menjadi kenaikan suku bunga pertama sejak April 2024.

Dengan kenaikan tersebut, BI Rate saat ini berada di level 5,25%.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, keputusan ini diambil untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah, sekaligus menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam sasaran 2,5±1%.

Namun, penguatan rupiah hanya berlangsung sesaat. Rupiah sempat menguat pada hari pengumuman kenaikan suku bunga, tetapi sehari setelahnya kembali melemah. Hingga kini, mata uang Garuda masih terus menembus level terlemah sepanjang masa.

Beberapa faktor masih menjadi penyebab rupiah makin merana. Faktor pertama datang dari luar negeri, yakni ketegangan geopolitik akibat perang AS-Iran di Timur Tengah yang menghiasi global sejak akhir Feburuari lalu.

Konflik ini membuat pasar global cemas karena kawasan Timur Tengah memiliki peran sangat penting bagi pasokan energi dunia. Salah satu titik yang paling menjadi perhatian adalah Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi nadi penting perdagangan minyak dan gas global.

Ketika kawasan ini terganggu, pasar langsung membaca risiko baru. Harga energi bisa melonjak, inflasi global bisa kembali naik, dan bank sentral AS atau The Federal Reserve berpotensi lebih sulit menurunkan suku bunga.

Dalam kondisi seperti ini, investor biasanya memilih aset yang dianggap paling aman. Salah satu tujuannya adalah dolar AS.

Itulah sebabnya, indeks dolar AS (DXY) kembali menguat dan sempat menyentuh level 100 pada periode ketidakpastian ini. Ketika DXY menguat, tekanan terhadap mata uang negara lain biasanya ikut meningkat, termasuk rupiah.

Namun, tetap perlu dilihat secara objektif bahwa pelemahan rupiah termasuk salah satu yang cukup dalam dibandingkan mata uang Asia lainnya, termasuk mata uang negara tetangga seperti ringgit Malaysia dan dolar Singapura.

Artinya, tekanan terhadap rupiah tidak hanya datang dari faktor eksternal. Ada faktor domestik yang membuat rupiah lebih rentan dibandingkan sejumlah mata uang kawasan.

Faktor kedua datang dari dalam negeri, yakni meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah.

Sejak awal tahun, pelaku pasar mulai lebih mencermati bagaimana pemerintah mengelola APBN. Salah satu pemicunya adalah realisasi defisit APBN 2025 yang mencapai 2,92% terhadap produk domestik bruto (PDB), atau sekitar Rp695 triliun.

Angka ini menjadi perhatian karena sudah sangat dekat dengan batas maksimal defisit APBN yang diatur dalam undang-undang, yakni 3% terhadap PDB.

Defisit yang terlalu dekat dengan batas atas memberi sinyal bahwa ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Kekhawatiran makin besar ketika belanja negara tetap tinggi, sementara penerimaan negara dinilai belum cukup kuat untuk mengimbanginya.

Kondisi inilah yang ikut membuat investor mempertanyakan apakah pemerintah masih bisa menjaga disiplin fiskal dalam beberapa tahun ke depan.

Selain fiskal, pasar juga mencermati arah kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai semakin besar peran negaranya.

Salah satu yang paling baru adalah rencana penguatan kendali negara atas ekspor komoditas strategis, termasuk batu bara dan minyak sawit. Pemerintah juga menyiapkan aturan agar devisa hasil ekspor sumber daya alam disimpan penuh di bank-bank BUMN mulai 1 Juni 2026.

Secara tujuan, kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat pasokan valas di dalam negeri dan membantu stabilitas rupiah. Namun, di sisi lain, perubahan besar seperti ini juga menimbulkan pertanyaan soal mekanisme pasar, kepastian usaha, dan potensi gangguan terhadap rantai pasok.

Inilah yang membuat pasar menjadi lebih sensitif terhadap setiap kebijakan baru. Ketika komunikasi kebijakan dianggap belum cukup jelas, pasar biasanya cenderung memilih mengurangi risiko terlebih dahulu.

Sikap seperti ini bisa memperbesar tekanan karena permintaan terhadap dolar AS meningkat, sementara minat terhadap aset rupiah melemah.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(chd/chd)

Add as a preferred
source on Google