2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Stabilitas nilai tukar rupiah tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) atau menteri keuangan saja, tetapi juga sangat ditentukan oleh pengelolaan fiskal pemerintah yang kredibel dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis ASIA Malang Rita Santoso saat menanggapi tekanan yang masih membayangi rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya tensi geopolitik.
Seperti diketahui, banyak pihak yang mengatakan adanya sentimen batasan defisit fiskal terhadap nilai tukar yang terus melemah. Rumor beredar pemerintah akan menaikkan batasan deficit fiskal ke atas 3%.
Rita mengakui pasar keuangan akan mencermati kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskal melalui pengendalian defisit anggaran, pengelolaan utang yang hati-hati, serta efektivitas belanja negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal ini tidak semata-mata menjadi tugas Menteri Keuangan. Rita menilai kebijakan fiskal dalam rangka menjadi tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan.
"Soal keuangan negara, Menteri Keuangan sudah berusaha menjaganya tetap sehat. Pengeluaran negara masih dalam batas aman, defisitnya di bawah 3%, dan utang di 40% dari PDB, normal untuk ukuran ekonomi kita," papar Rita, dalam catatannya di laman Instagram @santosorisa, dikutip Sabtu (6/6/2026).
Namun, dia menilai menjaga kepercayaan itu bukan tugas Kementerian Keuangan saja. Kepercayaan pasar dibangun dari keseluruhan, yakni bagaimana program dijalankan, bagaimana kebijakan support satu dengan yang lain, dan bagaimana pemerintah membuktikan bahwa mereka benar-benar mampu menepati apa yang dijanjikan.
"Itu tanggung jawab seluruh pemerintah, bukan satu kementerian," paparnya.
Risa pun melihat ekonomi Indonesia, di berbagai daerah, sebenarnya masih berjalan. Berbagai program pemerintah menyalurkan uang ke masyarakat dan ikut medorong konsumsi.
Namun, kondisi ini kerap diwarnai dengan berbagai rumor dan isu negatif.
"Karena itu, ketika muncul wacana bahwa Menteri Keuangan perlu diganti, saya justru bertanya sebaliknya. Apakah masalah yang sedang kita hadapi benar-benar berasal dari pengelolaan fiskal?" ujarnya.
Risa pun menekankan salah satu indikator investor, pebisnis, dan masyarakat yang utama adalah ekspektasi masa depan.
Saat ini, dia menilai masalah Indonesia bukan kurang ide untuk memajukan Indonesia.
"Yang kurang adalah kesiapan eksekusi untuk benar-benar menjalankannya," tegasnya.
Jika Indonesia ingin menjadi negaraberpendapatan besar dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, Risa mengatakan Indonesia membutuhkan empat pilar utama.
"Untuk sebuah negara memiliki sustained high per-capita income growth, negara tersebut memerlukan 4 pillar utama: institusi yang kokoh, penduduk yang sehat dan terdidik, serta infrastruktur yang memadai," paparnya.
Kalau keempat hal ini kuat, Risa yakin kualitas manusia Indonesia meningkat dan ekonominya berkembang.
Menariknya, dari keempat pilar itu, Risa menuturkan institusi sering disebut yang paling fundamental. Institusi yang kokoh berarti hak milik yang aman, hukum dan kontrak yang ditegakkan secara adil, serta kekuasaan yang dibatasi agar usaha berjalan secara adil.
"Tanpa itu, orang akan enggan berbisnis, berinvestasi, ataupun berinovasi," tegasnya.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
