Sri Mulyani Ungkap Pesan Prabowo: Kita Dalam Situasi Perang Ekonomi

1 week ago 12

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia mengambil sikap siaga menghadapi perang ekonomi yang terjadi di dunia saat ini. Perang ekonomi ini ialah perang dagang akibat kebijakan pengenaan tarif tinggi yang diberikan Amerika Serikat terhadap seluruh negara yang menjadi mitra dagang utamanya.

Kebijakan pengenaan tarif ini pun dibalas oleh negara-negara lainnya, seperti yang dilakukan China hingga Kanada terhadap produk dari AS.

"Nah, Presiden Prabowo telah menyampaikan bahwa menteri-menteri ekonomi yang sekarang harus menghadapi kondisi perang ekonomi ini," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Jakarta, dikutip Kamis (9/4/2025).

Sri Mulyani mengatakan, dalam menghadapi kondisi perang ekonomi ini, Presiden Prabowo telah memberikan pesan kepada jajaran menterinya untuk mengambil langkah antisipatif.

Caranya tidak dengan masuk ke dalam perang ekonomi itu, melainkan dengan cara mengambil sikap penguatan ekonomi domestik, melalui kebijakan reformasi ekonomi dan deregulasi.

"Kita di dalam front line nya harus berinisiatif untuk melakukan reform dan regulasi," ujarnya.

Langkah ini diambil pemerintah karena belajar dari pengalaman dalam menghadapi setiap krisis dan perang ekonomi di dunia.

Kata Sri Mulyani, saat terjadi krisis dan perang ekonomi seperti pada era 1980-an, krisis ekonomi pada periode 1998 maupun 2008, disikapi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan regulasi dan penguatan ekonomi domestik.

"Belajar dari semua shock ini, pada saat terjadinya shock justru ini menjadi opportunity untuk mereform dan melakukan deregulasi," tegas Sri Mulyani.

Langkah itu pemerintah anggap membuahkan hasil, seperti terjaganya stabilitas pertumbuhan ekonomi yang selalu di kisaran 5%, hingga stabilnya kredibilitas fiskal, yang tercermin dari defisit APBN yang terjaga di bawah batas amannya 3%.

"Jadi berdasarkan instruksi Bapak Presiden, bahkan sebelum Trump menyatakan Liberation Day Tariff, kita sudah diminta untuk memforumlasikan deregulasi, mempermudah iklim usaha," paparnya.

Sebagaimana diketahui, setelah Trump mengumumkan pengenaan tarif perdagangan yang tinggi terhadap mitra dagang utamanya pada awal bulan ini, sejumlah pemimpin negara merespons dengan berbagai kebijakan retaliasi atau membalas dengan tarif tinggi.

China sebagai negara terbesar di Asia tidak tinggal diam usai dikenakan tarif 34% oleh AS. Dengan pengenaan tarif tersebut, semua barang China yang masuk ke AS akan dikenakan bea masuk mencapai 54%.

Oleh karena itu, Beijing mengenakan tarif untuk barang dari AS sebesar 34% juga. China memberlakukan pula kontrol ekspor pada 16 perusahaan Amerika untuk melarang mengirimkan barang China untuk dua keperluan.

Kontrol ekspor juga ditetapkan pada tujuh jenis mineral tanah jarang ke AS. Termasuk di antaranya adalah samarium, gadolinium dan terbium.

Hubungan AS dan China memang kembali memanas. Termasuk setelah Trump duduk di kursi presiden AS untuk kedua kalinya.

Menanggapi hal tersebut, Trump kemudian menyampaikan bahwa ia akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50% atas impor dari China jika Beijing tidak mencabut kebijakan tarif balasannya pada Selasa. China ini terjadi, tarif barang China di AS akan menjadi 104%.

Sementara itu, Singapura yang merupakan tetangga dekat Indonesia merespon dengan membentuk gugus tugas nasional untuk mendukung bisnis dan pekerja. Ini menjadi tanggapan atas tarif baru AS yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi lapangan kerja dan upah di negeri itu.

Sedangkan Vietnam yang bagian dari ASEAN merespon dengan bernegosiasi terhadap AS, yakni lewat pembelian lebih banyak barang AS termasuk produk keamanan dan pertahanan.

PM Vietnam Pham Minh Chinh telah meminta Trump untuk menunda penerapan tarif setidaknya selama 45 hari untuk memberi waktu bagi perundingan. Pham Minh Chinh mengatakan Vietnam akan mendekati dan bernegosiasi dengan Amerika untuk mencapai kesepakatan bilateral, "bergerak menuju neraca perdagangan yang berkelanjutan".

"Mereka juga akan terus membeli lebih banyak produk AS yang kuat dan diminati Vietnam, termasuk produk yang terkait dengan keamanan dan pertahanan; mendorong pengiriman awal kontrak perdagangan pesawat," tulis AFP menyebut laman media lokal.

Berbeda halnya dengan Uni Eropa (UE) yang justru siapkan peluang kenaikan tarif balasan 25% terhadap berbagai produk asal AS. Langkah ini merupakan respons langsung atas kebijakan tarif Trump terhadap baja dan aluminium dari Eropa, yang dinilai oleh Uni Eropa sebagai tindakan proteksionis sepihak yang merugikan hubungan dagang jangka panjang.

Kepala urusan perdagangan Uni Eropa, Maros Sefcovic, memberipenjelasan. Ia menyatakan bahwa meskipun tarif balasan ini dirancang untuk memberikan tekanan, nilainya diperkirakan akan lebih kecil dari estimasi awal sebesar € 26 miliar.

"Langkah ini menunjukkan komitmen kami untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan perdagangan internasional tanpa memperkeruh situasi yang sudah tegang," ujar Sefcovic, dilansir Reuters pada Selasa.

(haa/haa)

Saksikan video di bawah ini: