Tito: PT Lembah Tidar di Retret Kepala Daerah Sudah Sesuai Aturan

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian mengklaim penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pihak penyelenggara pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer (akmil) Magelang selama sepekan pada akhir Februari lalu sudah sesuai aturan dan hukum yang berlaku.

Tito mengaku tak peduli dengan pihak atau siapa yang berada di belakang PT Lembah Tidar. Eks Kapolri itu hanya mengatakan penunjukan itu sudah melewati berbagai pertimbangan.

"Karena penyelenggara hanya satu PT Lembah Tidar. Itu kita enggak peduli siapa belakangnya. Sama halnya kita mau buat acara di gedung Tribrata kebetulan kosong dan bagus, bukan berarti itu punya polisi, atau Balai Sudirman yang punya institusi tertentu bukan. Karena kan kepentingan publik," kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3).

"Nah nanti berapa rekomendasi BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] setelah dia melihat standarisasi yang ada itu yang kita bayarkan. Jadi saya melihat enggak ada masalah, mekanisme penujukan ada dasar hukum," tambahnya.

Tito mengatakan dasar hukum yang digunakan untuk penunjukan tempat dan penyelenggara acara retret kepala daerah Peraturan Presiden (Perpres) 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa. Dalam aturan itu, lanjutnya, pemerintah bisa melakukan penunjukan langsung seandainya hanya ada satu penyelenggara barang dan jasa yang mampu mengerjakan.

"Dalam hal misalnya hanya pelaku usaha yang mampu mengerjakan itu barang atau jasa itu," kata Tito.

Di sisi lain, Tito menyebutkan lokasi retret di Akmil Magelang sengaja dipilih karena mampu menampung jumlah orang yang sangat besar. Lokasi itu, sambungnya, juga representatif bagi keamanan presiden dan wakil presiden.

"Kan ada acara parade senja, ada makan malam bersama presiden, itu akan lebih mudah mobilisasinya. Dan, itu bisa nampung 400-500 ribu orang, bisa. Jarang tempat seperti itu," kata dia.

Baru dibayar Rp2 miliar

Selain itu, Tito mengatakan biaya retret kepala daerah baru dibayar Rp2 miliar dari total Rp13 miliar.

"Saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri. Kita baru panjar, sekitar lebih kurang Rp13 M, saya sudah cek baru dibayarkan Rp2 miliaran," kata Tito.

Tito mengatakan masih memeriksa secara detail terkait penggunaan biaya tersebut hingga melibatkan pihak BPKP. Setelah proses hitung-hitungan rampung, akan ada rekomendasi angka pembayaran kepada PT. Lembah Tidar.

"Apa yang saya lakukan saya betul-betul Irjen cek betul detil semua penggunaannya, semua bill harus wajar. Penunjukan langsung (lokasi penyelenggaraan retret) boleh tapi harus wajar penggunaannya. Ini kita cek detail dan setelah saya selesai, irjen mengecek panitia dari kaban SDM," kata dia.

Retret kepala daerah di Akmil Magelang telah dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025 lalu.

Sebelumnya viral tangkapan layar dokumen surat Kemendagri yang menunjuk PT Limbah Tidar sebagai tujuan setoran biaya akomodasi dan konsumsi bagi kepala daerah yang akan mengikuti retret di Akmil Magelang selama tujuh hari.

Beredar kabar PT Lembah Tidar merupakan perusahaan milik kader Gerindra. Namun Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi telah membantah jika PT Lembah Tidar milik kader Gerindra. Pras menyebut perusahaan itu ditunjuk presiden untuk mempersiapkan retret, termasuk retret kabinet Prabowo pada Oktober 2024 lalu.

(rzr/kid)

[Gambas:Video CNN]