Tuntaskan Polemik CPNS-PPPK, Mendagri Bakal Temui MenPANRB

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengagendakan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini untuk menyelesaikan masalah penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK.

Pertemuan ini berangkat dari masalah terbatasnya anggaran di sejumlah pemerintah daerah. Oleh sebab itu, Mendagri ingin menyelaraskan tahapan pengangkatan para CASN tahun anggaran 2024 itu dengan Menteri PANRB sesuai kapasitas fiskal Pemda.

"Ya itu yang diselaraskan, pak menteri akan segera melakukan pembicaraan dengan ibu menteri PANRB," kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Bima belum bisa menjelaskan lebih detail rencana pertemuan itu. Ia hanya menegaskan bahwa pertemuan itu nantinya sebagai upaya solusi untuk pengangkatan para peserta lolos seleksi CPNS maupun PPPK tahun anggaran 2024.

"Dalam waktu dekat pak menteri akan selenggarakan pertemuan, melakukan pembahasan secara detail tentang tahapan-tahapan itu supaya selaras apa yang direncanakan Kementerian PANRB ini juga sinkron dengan Kemendagri dan Pemda," ungkap Bima.

Soal masalah terbatasnya anggaran pemerintah, baik di pusat maupun daerah, hingga membuat pengangkatan CPNS harus dilakukan serentak pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026 diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi.

"Di daerah ini saja kawan-kawan sudah dengar tadi PSU (Pemungutan Suara Ulang) saja banyak yang tidak punya anggaran, sehingga sekarang harus disisir-sisir kembali supaya dapat anggaran agar bisa melakukan PSU," ungkap Dede.

"Kondisi yang sama saya pikir terjadi, kita harus melihat bahwa ada yang mungkin perlu disesuaikan jadwal dan waktunya," tegasnya.

Dede mengatakan, terbatasnya anggaran ini ada yang disebabkan perubahan nomenklatur di sejumlah kementerian atau lembaga di pemerintah pusat. Sedangkan di daerah masalahnya beragam, ada yang anggarannya mencukupi dan ada yang tidak.

"Karena sekarang banyak K/L yang baru saja berbenah, dan baru dibelah-belah, ditambah juga kita paham saat ini anggaran kan banyak yang berubah nih, ada yang satu kementerian jadi tiga, seperti Kemendikbud itu berubah jadi tiga, tentu harus ada penyesuaian terhadap calon-calon yang kemarin mendaftar di sana," ujar Dede.

(haa/haa)

Next Article Video : Mendagri Sentil Kepala Daerah Soal Anggaran Stunting