3 Negara Arab yang Segera Bergabung dengan Pakta Mekkah, Semuanya Sekutu AS

MEKKAH - Turki ingin memperluas pakta pertahanan yang baru dibentuk bersama Pakistan dan Arab Saudi agar mencakup lebih banyak negara, kata Menteri Luar Negeri Hakan Fidan, mengutip Presiden Recep Tayyip Erdogan.

"Di bawah visi presiden kami, kita tidak boleh hanya terbatas pada tiga negara. Kita harus berkembang dan, jika perlu, membawa negara-negara [lain] ke dalam naungan ini," ujar Fidan kepada kantor berita negara Anadolu, menurut laporan yang diterbitkan pada hari Sabtu.

Turki, Arab Saudi, dan Pakistan pada hari Jumat menandatangani Kesepakatan Pencegahan Bersama Mekkah, yang menurut para analis bisa menjadi langkah menuju arsitektur keamanan baru di kawasan tersebut.

Pakta pertahanan Mekkah ini dikembangkan berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang dicapai antara Arab Saudi dan Pakistan setahun yang lalu.

Para pejabat kawasan mengisyaratkan bahwa pakta ini pada akhirnya dapat diperluas untuk mencakup negara-negara lain, sehingga memperkuat perannya sebagai mekanisme keamanan kolektif dan pencegahan.

Fitur utama pakta ini adalah ketentuan yang menyerupai NATO, di mana serangan terhadap salah satu dari ketiga negara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya, meskipun perincian teknisnya belum dirumuskan secara mendalam.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyatakan bahwa negara-negara sekutu akan memutuskan melalui konsultasi mengenai tingkat, bentuk, dan format dukungan yang diperlukan jika terjadi serangan, namun tidak ada negara yang akan dianggap sebagai ancaman selama tidak ada negara anggota yang diserang.

Pejabat Turki dan Arab Saudi menegaskan bahwa pakta ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan aliansi atau hubungan strategis lainnya; sementara itu, Turki—yang merupakan anggota NATO—menyatakan bahwa kesepakatan ini tidak menargetkan negara mana pun, termasuk Iran.

Negara mana saja yang mungkin bergabung selanjutnya? Mesir adalah satu-satunya negara yang potensi keanggotaannya telah diungkapkan secara terbuka oleh pejabat dari salah satu negara penandatangan pakta tersebut.