Aliansi Mekkah Akan Jadi Perisai Baru atau Sinyal Strategis?

RIYADH - Tiga map – dua berwarna hijau dan satu berwarna merah tua – berpindah tangan di bawah potret Raja Saudi Salman di Istana al-Safa, Mekkah , pada hari Jumat.

Mohammed bin Salman (Putra Mahkota Arab Saudi), Recep Tayyip Erdogan (Presiden Turkiye), dan Shehbaz Sharif (Perdana Menteri Pakistan) memperlihatkan map-map tersebut ke arah kamera; tinta pada dokumen di dalamnya masih basah.

Tanda tangan ketiga pemimpin tersebut baru saja mengikat Arab Saudi, Turkiye, dan Pakistan dalam "Kesepakatan Pertahanan Bersama Mekkah", yang menetapkan bahwa serangan terhadap salah satu negara tersebut dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Pakta pertahanan bersama tersebut—yang tidak menyebutkan ancaman spesifik—ditandatangani saat perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran telah berlangsung lebih dari lima bulan; sebuah konflik yang memicu serangan rudal dan pesawat nirawak (drone) terhadap negara-negara pengekspor minyak di kawasan Teluk, termasuk Arab Saudi, serta melumpuhkan sebagian besar aktivitas di Selat Hormuz.

Kesepakatan ini merupakan pengembangan dari pakta bilateral antara Arab Saudi dan Pakistan yang ditandatangani kurang dari setahun yang lalu, yang kini diperluas dengan melibatkan industri pertahanan Turki serta militer berstandar NATO.

Sharif menyebutnya sebagai "perisai perdamaian" bagi kawasan tersebut, sementara Erdogan menyatakan bahwa pakta ini "tidak menargetkan negara mana pun" dan tetap "terbuka bagi partisipasi semua negara sahabat yang mengupayakan perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas". Para pejabat Saudi juga menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan kawasan dan tidak mengorbankan hubungan Kerajaan tersebut dengan sekutu lainnya, termasuk AS dan negara-negara Teluk.

Meski demikian, penandatanganan pakta ini memunculkan pertanyaan mengenai dinamika kekuatan yang terus berubah di kawasan tersebut.

Muhammad Faisal, seorang analis keamanan dan kebijakan luar negeri, mengatakan bahwa nilai kesepakatan ini "terletak pada penciptaan ketidakpastian bagi pihak lawan dan penguatan daya tangkal kolektif, alih-alih menetapkan kewajiban militer yang kaku sebagaimana lazimnya dalam aliansi Barat".

Kamran Bokhari, seorang peneliti senior di Middle East Policy Council—sebuah lembaga penelitian yang berbasis di Washington, DC—sependapat bahwa perubahan praktisnya masih minim pada tahap ini. Ia menyebutnya sebagai "sinyal strategis" dan bukan "aliansi operasional", mengingat perwujudan kapasitas militer terintegrasi masih memerlukan waktu bertahun-tahun.

Arab Saudi, Turki, dan Pakistan telah menjalankan forum industri pertahanan formal setidaknya sejak tahun 2022, yang meletakkan dasar jauh sebelum penandatanganan perjanjian bilateral tahun lalu serta meningkatnya ketegangan regional akibat perang melawan Iran.

Sardar Masood Khan, mantan duta besar Pakistan untuk Washington dan Beijing, mengatakan bahwa pakta Saudi-Pakistan tersebut "merupakan dan tetap menjadi inti" kerja sama ini, seraya menyebutkan bahwa minat dari negara-negara seperti Turki, Mesir, Qatar, dan Kuwait muncul tak lama setelah penandatanganannya pada bulan September 2025.