4 Alasan Australia Sangat Takut dengan Isu Putin Ingin Gunakan Pangkalan Militer di Papua

JAKARTA - Pejabat Australia bekerja keras untuk mencegah Rusia diberi izin untuk menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di Indonesia, hanya 1.400 kilometer dari daratan Australia.

Upaya berani Moskow untuk mengamankan pijakan militer permanen di Indo-Pasifik mendorong keamanan nasional ke pusat kampanye pemilihan federal, menggemakan keputusan Kepulauan Solomon untuk membuat pakta keamanan yang luas dengan Tiongkok selama kampanye 2022.

Moskow dan Jakarta telah dengan cepat mempererat hubungan militer mereka sejak Presiden Indonesia Prabowo Subianto berkuasa Oktober lalu, yang menimbulkan kekhawatiran di Canberra.

Menteri Pertahanan Richard Marles mengatakan pemerintah telah berbicara dengan Indonesia "di tingkat senior" tentang masalah tersebut.

4 Alasan Australia Sangat Takut dengan Isu Putin Ingin Gunakan Pangkalan Militer di Papua

1. Rusia Dikabarkan Akan Tempatkan Pesawat Jarak Jauh di Papua

Moskow telah mengajukan permintaan resmi agar pesawat Angkatan Udara Rusia ditempatkan di sebuah fasilitas di provinsi paling timur Indonesia, situs web militer terkemuka Janes pertama kali melaporkan pada hari Selasa.

Permintaan Rusia tersebut dilaporkan berupaya untuk menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak Numfor di provinsi Papua, yang berbatasan dengan Papua Nugini.

Pangkalan tersebut, yang menjadi rumah bagi Skuadron Penerbangan 27 Angkatan Udara Indonesia, berjarak sekitar 1.380 kilometer dari Darwin.

2. Australia Tidak Ingin Rusia Memiliki Pengaruh Besar

Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan pemerintah "mencari klarifikasi lebih lanjut" dari Jakarta tentang permintaan tersebut, seraya menambahkan bahwa ia yakin hubungan Indonesia-Australia "tidak pernah lebih baik dari saat ini".

"Kami jelas tidak ingin melihat pengaruh Rusia di wilayah kami," kata Albanese, dilansir Sydney Morning Herald.

3. Membuat Ketidakstabilan Keamanan bagi Australia

Pemimpin Oposisi Peter Dutton menggambarkan berita tersebut sebagai perkembangan yang "sangat meresahkan" dan "sangat tidak stabil" bagi wilayah tersebut.

Menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai "diktator pembunuh" yang telah menginvasi Ukraina secara ilegal, Dutton mengatakan bahwa "kami sama sekali tidak menyambut kehadirannya di lingkungan kami".

Dutton mengatakan akan menjadi "kegagalan besar" diplomasi jika Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong tidak mengetahui permintaan Moskow sebelum laporan muncul di media.