5 Pernyataan Dharma Pongrekun di Debat Ketiga Pilkada Jakarta 2024, Kenalkan Konsep Pipi Monyet

Liputan6.com, Jakarta - Debat ketiga atau debat pamungkas Pemilihan Kepala Daerah Jakarta (Pilkada Jakarta 2024) telah digelar Komisi Pemilihan Umum Jakarta (KPU Jakarta) pada Minggu malam 17 November 2024 di Hotel Sultan Jakarta.

Ketiga pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur yang ikut dalam debat Pilkada Jakarta 2024 yaitu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono, paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.

Saat debat, ada sejumlah hal yang disampaikan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Salah satunya Cagub Jakarta Dharma Pongrekun mengatakan, dirinya jika terpilih menjadi pemimpin, maka akan membuat program Adab Dharma-Kun.

Adapun dia menyebut, program tersebut akan berisi 10 aman dan 5 mandiri. 5 mandiri yang dimaksud adalah; mandiri pangan, papan, sandang, air, dan energi.

Sementara, lanjut Dharma, yang dimaksud 10 aman adalah; aman adab, banjir, abrasi, macet, ekonomi, kejahatan, sampah, polusi, emisi karbon, dan pandemi.

"Dua manfaatnya yang bakal diperoleh rakyat Jakarta dari program Dharma-Kun yaitu aman dan mandiri. Hanya bisa terjadi bila rakyat Jakarta kompak, sehingga adab menjadi pondasi seluruh program Jakartaku Aman," ujar Dharma Pongrekun saat debat, Minggu (17/11/2024).

Selain itu, dia mengatakan, akan tetap mendukung program giant sea wall karena sudah menjadi program pemerintah. Meski demikian, dia mengingatkan program giant sea wall itu harus tetap mengutamakan masyarakat Jakarta sendiri.

"Manusia penting sekali diutamakan. Siapa manusia yang di sana? Yaitu para nelayan. Jangan lupa para nelayan telah dirugikan Rp26 juta perhari. Kalau dihitung dalam 1 tahun berarti Rp137 miliar," kata Dharma.

Tak hanya itu, Dharma kembali mengenalkan konsep pipi monyet, di mana ini merupakan waduk yang kering untuk menampung hujan, menampung banjir kiriman dari Jawa Barat itu bisa dimanfaatkan untuk mengganti kolam penampungan air hujan.

Berikut sederet pernyataan Cagub Jakarta Dharma Pongrekum saat debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 dihimpun Tim News Liputan6.com:

Cagub Jakarta Dharma Pongrekun melakukan kampanye di sekitar tempat tinggalnya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam kampanyenya kali ini, Dharma Pongrekun ungkap kemungkinan adanya pandemi kedua.

Calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun mengatakan, dirinya jika terpilih menjadi pemimpin di kota tersebut, akan membuat program Adab Dharma-Kun.

Hal ini disampaikan dalam debat pamungkas Pilkada Jakarta 2024 di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu 17 November 2024.

Adapun dia menyebut, program tersebut akan berisi 10 aman dan 5 mandiri. 5 mandiri yang dimaksud adalah; mandiri pangan, papan, sandang, air, dan energi.

Sementara, lanjut Dharma, yang dimaksud 10 aman adalah; aman adab, banjir, abrasi, macet, ekonomi, kejahatan, sampah, polusi, emisi karbon, dan pandemi.

"Dua manfaatnya yang bakal diperoleh rakyat Jakarta dari program Dharma-Kun yaitu aman dan mandiri. Hanya bisa terjadi bila rakyat Jakarta kompak, sehingga adab menjadi pondasi seluruh program Jakartaku Aman," kata dia.

Dharma pun menyebut juga mempunyai satu program bagi masyarakat Jakarta yang kompak, yaitu sistem ekonomi adil.

"Aman adab adalah sebuah pondasi dari aman yang bakal dinikmati warga Jakarta," ucap Dharma.

Namun, lanjut Dharma, yang perlu kita semua waspadai adalah potensi pandemi berikutnya. Di mana program 5 mandiri dan 10 aman tak bakal ada.

"Kalau kita alami pandemi lagi, tanda-tandanya sudah sangat jelas. Anggaran sudah ada, WHO sudah amandemen international health regulation, memungkinkan potensi penggunaan bio weapon untuk membuat pandemi. Undang-undangnya pun sudah siap, yaitu Undang-Undang Kesehatan yang disahkan tahun 2023 dengan pidana denda Rp 500 juta bagi yang menolak divaksin," klaim dia.

"Dan untuk perusahaan, dendanya bisa sampai Rp 50 miliar, pidana penjara, bahkan hukuman mati. Bagi yang paham ini gong kematian bagi keamanan pengusaha Jakarta karena memudahkan, membuka pemerasaan masif bagi pemilik perusahaan," sambungnya.

Karena itu, Dharma menegaskan, memperjuangkan hak tolak bagi masyarakat yang memang menolak divaksinasi.

"Dan saya keras menolak terulangnya Kembali pandemi sebagai strategi asing untuk menguasai kedaulatan suatu bangsa, tanpa perlu biaya mahal untuk perang," kata dia.

"Cukup dengan isu Kesehatan seperti pandemi, atau isu ekonomi seperti serbuan barang impor murah yang membunuh banyak pabrik kita. Jangan sampai ekonomi hancur, PHK, tak punya kerja dan bisa makan karena pandemi," sambung Dharma.

Kemudian, Dharma Pongrekun mengatakan, akan tetap mendukung program giant sea wall karena sudah menjadi program pemerintah.

Meski demikian, dia mengingatkan program giant sea wall itu harus tetap mengutamakan masyarakat Jakarta sendiri.

"Manusia penting sekali diutamakan. Siapa manusia yang di sana? Yaitu para nelayan. Jangan lupa para nelayan telah dirugikan Rp26 juta perhari. Kalau dihitung dalam 1 tahun berarti Rp137 miliar," kata Dharma.

Oleh sebab itu, dia menegaskan, pihaknya tetap mempersilahkan dan membantu program giant sea wall digarap dan dibantu pemerintah Jakarta.

"Masyarakat, nelayan, wajib diberi ganti rugi setiap tahun Rp137 miliar," jelas dia.

"Semoga didengarkan pemerintah pusat," sambung Dharma.

Lalu, Dharma Pongrekun mengatakan, akan langsung bergerak melakukan normalisasi setelah dilantik untuk memberikan akses air bersih bagi warga.

"Kami akan lakukan normalisasi di 13 sungai yang ada. lalu melakukan naturalisasi, melakukan (pembuatan) hutan di pinggir kali agar 13 sungai tersebut layak dikonsumsi," kata dia.

Pihaknya juga kembali mengenalkan konsep pipi monyet, di mana ini merupakan waduk yang kering untuk menampung hujan, menampung banjir kiriman dari Jawa Barat itu bisa dimanfaatkan untuk mengganti kolam penampungan air hujan.

"Karena ini air tawar, maka air tawar ini dapat menjadi air bersih dengan menggunakan teknologi yang terhubung dengan pipanisasi dengan PDAM. Jadi rakyat Jakarta tidak perlu pusing dengan larangan penggunaan air tanah, karena solusinya sudah ada," klaim Dharma.

Dia menegaskan, kolam pipi monyet itu akan disediakan di RPTRA maupun lapangan tenis dan basket, di mana akan menyediakan saluran untuk dapat menampung air hujan tersebut. Menurutnya, dengan teknologi itu, pihaknya akan mengelola air hujan untuk bisa dikonsumsi.

"Sehingga warga Jakarta berhemat tidak perlu lagi membeli lagi air galon. Dan rakyat Jakarta kami ajar untuk harmoni dengan alam, karena alam diberikan oleh Tuhan untuk kita lestarikan," ungkap Dharma.

Dharma pun tak setuju air tak perlu dibatasi, karena air merupakan kebutuhan dasar manusia. Justru menurutnya, yang perlu dibatasi adalah korupsinya.

"Kalau korupsi tidak ada, rakyat tidak perlu membeli air galon. Karena sebenarnya PDAM mampu menyiapkan teknologi itu," ungkap dia.

Selain itu, dia menyebut sudah da waduk untuk menampung banjir kiriman. Karena itu, Dharma meminta jangan lagi ada yang menganggap banjir sebagai suatu musibah.

"Sebenarnya kalau kita tahu mengatasinya, sudah ada dua waduk di Sukamahi dan di Ciawi kita manfaatkan untuk menampung banjir kiriman. Mulai sekarang saya mengajak, mari kita tidak menganggap banjir itu musibah, tapi mari kita menganggap banjir itu adalah rezeki dari Tuhan," ucap Dharma.

Dia mengajak semua pihak mengubah sudut pandang soal banjir. Menurutnya, banjir dapat dianggap sebagai rezeki dari Tuhan dan dapat dimanfaatkan untuk kebaikan warga Jakarta.

"Kami juga melihat ada potensi besar dari dua waduk di Sukabumi yang bisa dimanfaatkan untuk menampung banjir kiriman. Banjir tidak perlu dianggap sebagai musibah, tetapi sebagai rezeki dari Tuhan," tutur Dharma.

"Dengan mengubah sudut pandang ini, kita bisa memanfaatkan banjir untuk kebaikan warga Jakarta,” sambungnya.

Dia menyatakan, penyediaan air bersih di Jakarta turut terdampak adanya praktik korupsi. Apabila hal itu diatasi, maka warga tidak perlu lagi membeli air galon.

"PDAM sebenarnya mampu menyediakan air bersih dengan teknologi yang sudah ada. Namun, persoalannya adalah apakah ada goodwill dan kemauan politik untuk merealisasikannya," tandas Dharma.