Cegah Kasus Kontaminasi Cs-137 Terulang, Begini Rencana Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai memperketat pengawasan terhadap pergerakan bahan baku logam dan aktivitas industri peleburan setelah terungkapnya kasus paparan Cesium-137 di Cikande, Banten.

Sejumlah kementerian dan lembaga kini menyiapkan aturan baru untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 Bara Krishna Hasibuan menegaskan, penguatan sistem deteksi menjadi langkah utama.

"Pelabuhan internasional, seperti Tanjung Priok sekarang sudah dipasang RPM (Radiation Portal Monitor), untuk mendeteksi Cesium 137," ujar Bara dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Ia mengatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan aturan khusus terkait pengetatan masuk dan keluarnya scrap metal dari area industri peleburan, dengan menghimbau agar masing-masing industri peleburan memiliki alat RPM.

"Memang pengetatan (masuknya scrap metal) kita lagi susun. Misalnya nanti kita akan membuat ketentuan masing-masing smelting itu harus juga memasang alat RPM. Untuk memastikan nanti material yang masuk dan keluar dari sana itu barang-barang yang tidak mengandung Cs-137 atau terkontaminasi radioaktif radionuklida," jelasnya.

Asisten Deputi Keamanan dan Mutu Pangan dan Gizi Kemenko Pangan Sabbat Christian Jannes menyampaikan, pemerintah telah menemukan akar persoalan dari insiden Cs-137 di Cikande, yaitu pada proses peleburan di industri smelting. Karena itu, kebijakan baru disiapkan untuk menutup celah risiko di titik paling rawan tersebut.

"Kejadian yang di Cikande ini kan karena smelting, industri peleburan. Kita sudah ketemu root cause-nya, itu dari situ," kata Sabbat dalam kesempatan yang sama.

Ia menegaskan, aturan baru dibuat khusus untuk mencegah terjadinya kasus serupa.

"Makanya dibuat kebijakan baru, supaya tidak terjadi lagi Cikande-Cikande yang kedua, dan dibuatlah kebijakan bahwa setiap smelting industri yang melakukan kegiatan peleburan itu harus ada RPM," ucap dia.

Menurut Sabbat, bahan baku logam dari rongsokan memiliki mekanisme pengawasan tersendiri. Namun titik kritis tetap berada pada aktivitas peleburan yang berpotensi menyebabkan penyebaran material terkontaminasi melalui udara.

"Tapi yang menyebabkan kejadian seperti Cikande kan karena airborne. Nah oleh karena itulah si smelting company ini harus punya RPM. Bahan baku yang masuk harus dicek ada Cesium atau enggak. Bahan jadi yang sudah keluar harus dicek juga ada Cesium atau enggak. Jadi titik kritisnya itu di smelting company," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Bapeten Nur Syamsi Syam menambahkan, kewajiban pemasangan alat deteksi radiasi tak hanya berlaku di pelabuhan dan smelter, tetapi juga di industri pengguna scrap metal.

"Untuk pengawasan dari Kementerian Perindustrian, jadi nanti akan diwajibkan untuk... sudah ada juga surat edaran diwajibkan untuk memasang RPM di industri yang akan menggunakan scrap metal," jelas Nur.

Nur menambahkan, ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh sektor industri yang berkaitan dengan pengolahan logam.

"Jadi industri-industri yang memang terkait dengan logam, itu diwajibkan untuk memasang RPM," tegasnya.

Dengan demikian pemerintah berharap rantai suplai bahan baku logam hingga proses peleburan dapat diawasi ketat, sehingga potensi masuknya material terkontaminasi Cesium-137 dapat dicegah sejak awal dan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]