Kadin Indonesia Kukuhkan Jajaran Pengurus Masa Bakti 2024-2029

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia resmi mengukuhkan jajaran pengurus untuk masa bakti 2024-2029 hari ini, Jumat (14/3/2025) yang dipimpin langsung Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie.

Pengukuhan ini mengacu pada Surat Keputusan (SK) Kadin Indonesia No.14/DP/3/2025 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Posisi Personalia Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, dan Dewan Pengurus Kadin 2024-2029 yang telah diterbitkan.

"Pada hari ini, Jumat 14 Maret 2025, saya Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia akan mengukuhkan pengurus masa bakti 2024-2029. Apakah saudara-saudari bersedia dikukuhkan menjadi pengurus Kadin masa bakti 2024-2029?" ujar Anindya saat membacakan naskah pengukuhan.

"Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pengurus sah untuk menjalankan tugas yang dibebankan pada saudara-saudara, saya terima kasih pada Ketua Dewan Pertimbangan Bapak Arsjad Rasjid," lanjutnya.

Dari pengukuhan ini, posisi Dewan Kehormatan Kadin Indonesia dipimpin oleh Rosan P. Roeslani dengan kursi anggota diisi oleh nama-nama besar seperti Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, dan Suryo Bambang Sulistio.

Kemudian Dewan Penasihat Kadin Indonesia diketuai oleh Hashim Djojohadikusumo bersama dengan tiga wakil ketua yaitu Sharif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Wishnu Wardhana. Andi Syamsudin Arsyad (Haji Isam) dan Otto Toto Sugiri juga masuk di dalamnya sebagai anggota.

Sementara itu Dewan Usaha Kadin Indonesia dipimpin oleh Chairul Tanjung. Sedangkan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dipimpin oleh Arsjad Rasjid. Anindya menyebut pengukuhan pengurus dengan jumlah yang besar diperlukan mengingat Kadin sendiri menaungi seluruh dunia usaha, mulai dari swasta, UMKM, kooperasi, sampai BUMN. Di sisi lain Kadin juga merupakan mitra strategis pemerintah.

"Ini kita lihat bahwa memang Kadin ini adalah kapal besar, naungan dunia usaha. Tadi saya tekankan bahwa kita mesti kerja, kerja, kerja karena kita memang didasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1987 merupakan mitra strategis pemerintah," kata Anindya.

Sebab itu, pemerintah butuh hubungan yang penuh untuk memastikan bahwa pertumbuhan tercapai, kemiskinan tereleminasi. "Jadi ini jumlah pengurus lebih banyak karena kita kita ingin mengkonsolidasi seluruh dunia usaha dan menyelaraskan dengan kementerian-kementerian. Yang penting adalah kita mesti memastikan hasilnya itu produktif dan baik," pungkasnya.

(nng)