2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Thailand tengah mempertimbangkan aturan baru yang mewajibkan wisatawan asing memiliki asuransi kecelakaan sebelum masuk ke negaranya. Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya tagihan medis tak terbayar yang membebani sistem kesehatan publik.
Direktur Rumah Sakit Vachira Phuket, Dr. Weerasak Lorthongkham mengungkapkan, pihaknya setiap tahun harus menanggung biaya pengobatan pasien asing tanpa asuransi hingga sekitar 10 juta baht. Rumah sakit tersebut melayani sekitar 400.000 penduduk dan lebih dari 1 juta wisatawan di kawasan Phuket.
"Banyak wisatawan mencoba mengendarai motor untuk pertama kalinya di Phuket, sehingga risiko kecelakaan meningkat," ujarnya dikutip dari Bangkok Post, Selasa (7/4/2026).
Ia juga menceritakan kasus turis asal Rusia yang mengalami cedera tulang belakang parah hingga hanya bisa menggerakkan kepala. Biaya pengobatan mencapai lebih dari 1 juta baht, namun tidak pernah dibayar. Rumah sakit akhirnya harus membiayai pemulangan pasien tersebut.
Masalah ini bukan hanya terjadi di satu daerah. Kementerian Kesehatan Thailand memperkirakan total tagihan medis tak terbayar dari pasien asing mencapai setidaknya 100 juta baht per tahun, terutama di destinasi wisata utama seperti Phuketdan Chiang Mai.
Sekretaris permanen Kementerian Kesehatan, Dr. Somruk Jungsaman mengatakan, pemerintah sedang mengumpulkan data rinci untuk merancang kebijakan yang tepat, termasuk skema asuransi dan mekanisme pembayaran.
Dalam praktiknya, rumah sakit tetap wajib memberikan layanan darurat tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar pasien. Akibatnya, fasilitas kesehatan harus menanggung biaya tersebut.
Kecelakaan Jadi Penyebab Utama
Data menunjukkan kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan sepeda motor, menjadi penyebab utama wisatawan dirawat di rumah sakit. Risiko meningkat karena banyak turis tidak familiar dengan kondisi jalan di Thailand.
Secara global, klaim medis darurat pada 2025 rata-rata mencapai 60.000 baht. Namun ironisnya, banyak wisatawan tetap datang tanpa perlindungan asuransi.
Padahal, premi asuransi perjalanan untuk dua minggu hanya sekitar 1.100 baht, dengan cakupan hingga 3,6 juta-9 juta baht.
Selama ini, Thailand lebih fokus meningkatkan jumlah wisatawan, termasuk lewat kebijakan bebas visa. Namun pendekatan tersebut kini mulai dikaji ulang.
Ketua Association of Thai Travel Agents, Sisdivachr Cheewarattanaporn menyebut, kebijakan sebelumnya kurang memperhatikan manajemen risiko.
"Sekarang asuransi perjalanan sudah terjangkau, tapi perlu sistem verifikasi agar wisatawan benar-benar terlindungi," ujarnya.
Selain wacana asuransi wajib, pemerintah juga sempat mengusulkan biaya masuk 300 baht bagi wisatawan udara, meski masih dalam pembahasan kabinet.
Upaya penagihan biaya medis melalui jalur diplomatik dinilai tidak efektif. Kedutaan besar umumnya menganggap biaya medis sebagai tanggung jawab pribadi.
Thailand juga tidak bisa menahan pasien karena utang medis, karena dapat merusak citra negara. Sebagai perbandingan, beberapa wilayah seperti kawasan Schengen, Uni Emirat Arab, Rusia, dan Kuba sudah mewajibkan asuransi perjalanan sebagai syarat masuk.
Thailand kini mempertimbangkan model serupa, misalnya dengan mengintegrasikan asuransi ke dalam proses visa atau tiket perjalanan.
Sinyal Kuat dari Pemerintah
Menteri Kesehatan Thailand, Pattana Promphat, menegaskan pemerintah siap melanjutkan kebijakan ini.
"Kami siap mendorong kebijakan ini dan sudah memiliki rencana," ujarnya.
Namun, ia menekankan pentingnya menentukan besaran perlindungan asuransi yang tepat serta mempertimbangkan berbagai kelompok, termasuk wisatawan dan pekerja migran. Jika diterapkan, kebijakan ini diharapkan tidak hanya melindungi keuangan negara, tetapi juga meningkatkan keamanan wisatawan yang datang ke Thailand.
(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]
