OJK: Penerapan AI di Perbankan Beri Nilai Tambah Ratusan Miliar Dolar

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan, sektor keuangan dan perbankan tidak luput dari paparan teknologi artifisial yang akan digunakan untuk kemudahan layanan hingga menghemat biaya operasional.

Menurutnya, sekitar 80% bank menyadari potensi pembelajaran mesin atau machine learning sebagai bagian dari kecerdasan artificial untuk menghemat biaya operasional. Bahkan teknologi AI diproyeksikan dapat memberikan nilai tambah hingga US$ 340 miliar secara global.

"Ini saya kira sangat luar biasa signifikan jumlahnya," ujarnya dalam acara peresmian tata kelola kecerdasan artifisial perbankan secara virtual, Selasa (29/4).

Meskipun demikian, Dian mengaku, pemanfaatan kecerdasan artificial juga diiringi dengan tantangan yang tidak ringan seperti penyalahgunaan deepfake, kurangnya transparansi algoritma, black box, bias dalam pengambilan keputusan, kerentanan terhadap serangan cyber, hingga persoalan etika dan kesiapan sumber daya manusia.

Harapannya, buku panduan tata kelola kecerdasan artificial perbankan Indonesia yang telah diterbutkan dapat mendukung akselerasi transformasi digital sektor perbankan.

Ia menekankan, implementasi kecerdasan artificial pada perbankan yang bertanggung jawab tidak cukup dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh dan terintegrasi dalam sistem tata kelola yang komprehensif.

Dian menambahkan, ada beberapa nilai utama yang menjadi fondasi tata kelola kecerdasan artificial. Pertama adalah keandalan atau reliability untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan selaras dengan strategi dan tujuan bank.

Kemudian terkait dengan akuntabilitas atau accountability, agar setiap sistem dapat dipertanggung jawabkan secara menyeluruh. Pengawasan oleh manusia juga adalah salah satu nilai utama atau human oversight sebagai syarat mutlak dalam mewujudkan sistem kecerdasan artificial yang layak dipercaya.

Ia melanjutkan, tiga elemen yang perlu diintegrasikan dalam tata kelola kecerdasan artificial di antaranya, sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi. Sebab, SDM di Indonesia terkait dengan artificial intelligence ini masih sangat terbatas.

Selanjutnya, ada proses yang mencakup kebijakan, prosedur serta manajemen risiko dan kepatuhan. Kemudian terkait dengan teknologi yang harus bersifat transparan, aman dan adaptif terhadap risiko.

(fsd/fsd)

Next Article Di BRI AI Tidak Gantikan Peran Manusia, Tapi Tingkatkan Produktivitas