Pj Gubernur Jakarta Minta Warga Gunakan Hak Pilih di Pencoblosan Pilkada 2024

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengimbau agar warga Jakarta menggunakan hak pilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Rabu 27 November 2024. Hal ini demi kemajuan kota yang tengah menuju status global di masa mendatang.

"Saya meminta kepada warga Jakarta untuk tidak pasif dan ikut terlibat dalam menggunakan hak suaranya demi kemajuan Kota Jakarta. Mari kita sukseskan pilkada di Jakarta bersama-sama, jaga sinergi ini untuk Jakarta yang lebih baik," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (24/11/2024), seperti dikutip dari Antara.

Teguh mengatakan, memasuki minggu tenang masa Pilkada Jakarta 2024, memastikan, seluruh wilayah Jakarta bersih dari Alat Peraga Kampanye (APK). Ini guna menciptakan ketertiban memasuki minggu tenang Pilkada 2024, serta menjadikan Jakarta teladan bagi daerah lain dalam tertib aturan pemilu.

Untuk itu, dia bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta perwakilan tim pemenangan pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur meninjau proses penurunan APK di sekitar Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada dini hari tadi.

"Kami langsung bergerak melakukan penertiban dan melaksanakan pembersihan APK yang terpasang di bagian pagar pembatas jalan, serta yang terpasang di jembatan penyeberangan orang (JPO). Hal ini diwujudkan demi menjaga ketertiban pada masa tenang Pilkada 2024," ujar Teguh.

Dia mengatakan, pada kegiatan tersebut menurunkan pasukan gabungan dari Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta, beserta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jakarta menggelar apel siaga dalam rangka patroli pengawasan politik uang pada masa tenang Pilkada Jakarta 2024. Ketua Bawaslu Jakarta Munandar Nugraha memimpin langsung upacara tersebut.

Pantauan Liputan6.com, Minggu (24/11/2024), upacara tersebut digelar sekitar pukul 10.40 WIB. Kepada seluruh jajaran, Munandar meminta agar terus melakukan konsolidasi.

"Dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, hari tenang adalah hari yang tidak tenang bagi seluruh pengawas pemilu. Pertama, saya instruksikan kepada seluruh jajaran, Panwascam, PKD (panwaslu kelurahan/desa), konsolidasikan pengawas TPS yang sudah kita lantik, yang sudah kita bintek tiga kali, yang sudah kita berikan pembekalan, yang sudah kita konsolidasikan dalam rakernis. Perkuat konsolidasi itu,” tutur Munandar di Kantor Bawaslu Jakarta, Pancoran, Jakarta Selatan.

Dia meminta agar seluruh pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi mata dan telinga Bawaslu Jakarta, dalam rangka pengawasan masa tenang di wilayahnya masing-masing.

"Kalau ada kerumunan, kalau ada aktivitas di wilayahnya, segera koordinasi dengan PKD," jelas dia.

Kemudian, sampai dengan hari ini Bawaslu Jakarta masih dalam pengawasan distribusi logistik. Dia meminta seluruh jajaran memeriksa logistik yang akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan, jumlah, dan ketentuan, serta bergerak cepat jika ditemukan potensi perbedaan dengan berkoordinasi bersama PPS dan PPK.

"Beberapa hari yang lalu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah mempublish TPS-TPS potensi rawan. Ini jadikan semua pegangan. Pastikan seluruh PTPS kita memahami bahwa TPS-nya berpotensi rawan di kategori apa. Kalau dalam kategori banjir, pastikan TPS yang dibangun tidak akan kena kebanjiran. Kalau berpotensi, minta koordinasi dengan PPK, RT, RW untuk bisa digeser," ungkap dia.

"Kalau berpotensi money politic, pastikan malam harinya, hari tenang hari ini sampai hari pemungutan suara, PTPS kita bisa berkeliling, lakukan patroli pengawasan politik uang. Jangan takut dan jangan gentar," sambung Munandar.

Tidak ketinggalan, jajaran Bawaslu Jakarta harus mengkonsolidasikan seluruh PTSP dalam proses pengawasan pungut hitung dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. PTSP tidak selesai bekerja saat penghitungan suara selesai saja, namun turut serta saat pergeseran logistik di tingkat kurahan atau kecamatan.

"Pengawalan hasil pencoblosan dan penghitungan suara di PTPS harus kita kawal sampai logistiknya bergeser, sampai rekapitulasi penghitungan berjenjang. Kita pastikan seluruh hasil yang ada di PTPS adalah basis dari hasil rekapitulasi berjenjang. Sehingga kita bisa pastikan nanti siapapun yang akan terpilih, dia adalah pilihan warga Jakarta yang legitimate, yang tidak ada kecurangan di satu PTPS pun," Munandar men