1 hour ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah India terpaksa menarik aturan kontroversial yang mewajibkan seluruh produsen smartphone memasang aplikasi keamanan siber milik negara secara permanen di perangkat baru.
Keputusan itu diambil setelah gelombang kritik besar muncul dari politisi oposisi, aktivis privasi, hingga perusahaan teknologi global seperti Apple, Samsung, dan Xiaomi.
Kebijakan yang dirilis secara tertutup pada 28 November itu sebelumnya mengharuskan pabrikan memasang aplikasi Sanchar Saathi, yang tidak bisa dihapus, dalam waktu 90 hari. Namun langkah tersebut memicu kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan dan pengawasan terhadap warga negara.
Kementerian Komunikasi India mengumumkan pembatalan kewajiban tersebut pada Rabu (3/12). Pemerintah India beralasan aplikasi itu sejatinya sudah cukup populer tanpa harus dipaksakan, dengan 600 ribu warga mengunduhnya sejak Selasa.
Namun, pembatalan ini diyakini tidak lepas dari gelombang penolakan. Partai oposisi menuding kebijakan itu mengancam privasi publik, sementara editorial media dan aktivis digital mengecam potensi adanya "pintu belakang" yang bisa mengakses data pengguna tanpa izin. Di saat yang sama, produsen smartphone global disebut menolak mematuhi aturan tersebut.
Pemerintah sebelumnya membela diri dengan mengatakan aplikasi itu hanya untuk melacak ponsel hilang dan mencegah penyalahgunaan. Namun, banyak pihak menilai aturan pemasangan wajib yang tak bisa dihapus menunjukkan pola regulasi yang tidak konsisten.
"Kerangka regulasi India yang sangat tidak dapat diprediksi terus menjadi tantangan bagi dunia usaha yang mengutamakan kepastian," kata Mishi Choudhary, pengacara teknologi yang bekerja di isu advokasi internet, dikutip dari Reuters, Kamis (4/12/2025).
Pembatalan ini menjadi langkah besar kedua setelah India tahun lalu juga mencabut kebijakan lisensi impor laptop karena lobi pemerintah AS. Langkah kembali mundur ini kian menguatkan kritik bahwa pemerintah Modi kerap mengambil keputusan teknologi tanpa kajian memadai.
India juga menuai kecaman akibat aplikasi pelacakan Covid-19 yang sempat diwajibkan bagi pekerja kantor sebelum akhirnya dilonggarkan. Kini, kontroversi serupa kembali terulang, dan pemerintah kembali mengalah setelah tekanan publik memuncak.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
