RI Janji Tuntaskan Draf Initial Memorandum OECD Sebelum Juni 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia menargetkan akan menyelesaikan proses aksesi OECD dalam jangka waktu tiga sampai empat tahun ke depan.

Selanjutnya untuk menjaga momentum dan sinergi program pemerintah, aksesi Indonesia di OECD telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam pertemuan dengan beberapa duta besar dan perwakilan negara-negara OECD, yang diadakan di Wisma Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris pada Selasa malam (4/3/2025). Didampingi oleh Duta Besar RI di Paris, Mohamad Oemar, Airlangga menyampaikan perkembangan dan langkah strategis ke depan terkait aksesi OECD.

"Target Indonesia adalah menyampaikan draf Initial Memorandum sebelum Juni 2025 ini, agar siap menandai langkah Peta Jalan Aksesi pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri di bulan Juni 2025. Selanjutnya, Menko Airlangga juga menegaskan Indonesia akan mempercepat penyelarasan seluruh substansi instrumen OECD.

"Untuk mendukung tahap-tahap aksesi tersebut, Sekretariat Tim Nasional OECD telah mengidentifikasi kebutuhan dukungan kapasitas pada beberapa area penting, proses implementasi yang komprehensif, dan potensi penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Airlangga membuka peluang kolaborasi dan dukungan dengan para negara-negara OECD untuk berpartisipasi dalam proses aksesi Indonesia. Area utama yang diperlukan Indonesia adalah peningkatan awareness dan kapasitas dalam bentuk Seminar atau Workshop, pendampingan teknis dan penyediaan Tim Ahli di Kementerian/ Lembaga, dan dukungan dalam penempatan Perwakilan Indonesia di Sekretariat OECD.

"Penguatan hubungan antara Indonesia, Negara-negara Anggota OECD, dan Sekretariat OECD di Paris sangat penting dalam strategi percepatan aksesi Indonesia", tegas Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, hadir Duta Besar Australia, Duta Besar Jepang serta Wakil Duta Besar Jerman, Belanda, dan Polandia. Para Duta Besar tersebut merupakan perwakilan dari negara-negara sahabat yang telah memberikan atau berjanji memberikan komitmen dukungan bagi percepatan proses aksesi Indonesia di OECD.

Dalam pertemuan hangat yang dibarengi santap makan malam tersebut, Airlangga juga menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara sahabat terhadap upaya Indonesia untuk bergabung di OECD, mulai dari dibukanya diskusi aksesi pada Februari 2024 hingga tahapan asesmen mandiri yang saat ini sedang berjalan.

"Indonesia bangga menjadi negara pertama di ASEAN yang menjadi negara aksesi OECD", tutur Airlangga.

Langkah strategis Indonesia untuk bergabung ke dalam OECD ini memotivasi negara ASEAN lainnya, yakni Thailand yang menyusul di bulan Juni 2024.

"Prioritas Pemerintah Indonesia saat ini adalah meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mencapai target pertumbuhan 8% secara bertahap," ungkap Airlangga kepada para Duta Besar dan Perwakilan negara mitra.

Oleh karena itu, bergabungnya Indonesia di OECD akan mendukung cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Hal ini dimungkinkan mengingat proses transisi dan transformasi struktural dapat memperluas akses pasar, permodalan, keterampilan, dan teknologi.

Transformasi segala bidang ini diperlukan karena Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 6%-8% dalam 20 tahun ke depan, agar dapat keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (middle income trap).

(haa/haa)

Next Article Sekjen OECD Sowan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Bahas Apa?